Apr 2nd, 2008
Soal Bos Baru BI: SBY Mumet, Kalla Nyengenges
Politik itu mirip bola sodok. Sodok di sini agar bola yang di sana pun kena. Kali ini, yang disodok Gub(ernur ) BI. Sementara bola di sana yang disasar adalah reshuffle kecil-kecilan di posisi menteri ekonomi.
Selama ini santer terdengar kabar – sekalipun, biasa, ditampik oleh ybs — Yusuf Kalla & Golkar (KaGol) tak puas dengan jatah kadernya di kabinet. SBY dianggap pelit. Tapi ngotot terang-terangan memaksa SBY merombak kabinet, apalagi sekarang-sekarang ini, bisa-bisa malah merusak citra KaGol.
Maka, calon pengisi kursi GubBI-lah yang kemudian dimainkan. Agus Martowardojo dan Raden Pardede dianggap gombal dan ditolak. Bagaimana dengan Boediono, usulan baru SBY? Nah, ini dia, bola yang disasar KaGol. Pucuk dicinta ulam pun tiba.
****
Jika Boediono ke BI, maka KaGol bisa menyetor kadernya untuk posisi yang ditinggal Boediono, atau posisi bekas Sri Mulyani jika SBY menunjuknya sebagai Menko Perekonomian. Bagaimana kalau Sri merangkap Menkeu dan Menko Perekonomian? No way, begitu suara KaGol.
Kedua orang itulah, utamanya Boediono, yang selama ini bikin Kalla geregetan. Program percepatan pembangunan infrukstruktur dan pengadaan pembangkit listrik batubara, misalnya – yang mensyaratkan adanya jaminan pemerintah – oleh keduanya terkesan selalu dikritisi. Mereka dianggap terlalu keras nginjak rem.
Keluarnya Boediono dari kabinet, apalagi jika kader KaGol berhasil menggantikannya, jelas akan membuat kekuatan penginjak rem itu berkurang. Setidaknya kekuatan KaGol di menteri yang ngurusi ekonomi bertambah, karena selama ini sudah ada Paskah Suzzeta yang nongkrong di situ.
****
Masuknya Boediono ke BI juga akan mengamankan UU baru BI (UU No 3 Tahun 2004 tentang “Perubahan atas UU 23/1999 tentang BI”), yang lahir ketika Boediono sebagai Menko Perekonomian Menkeu di jaman Megawati. Bisa dikatakan, Boediono yang bikin, setidaknya ia ikut OK atas berlakunya UU itu.
Di UU baru itu, salah satu yang dahsyat adalah soal Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga inilah yang akan menjadi bos baru, menggantikan BI, bagi seluruh bank-bank di negeri ini. Dan OJK harus kelar paling lambat 2010 ini.
Selama ini Burhanudin Abdullah dan orang-orang BI merasa tak sreg dengan OJK. Bisa dimaklumi. Pasalnya, OJK akan mempreteli kewenangan BI menjadi tinggal ngurusin soal moneter doang. Lebih celaka lagi, di UU baru itu, moneter pun harus mengikuti fiskal (bikinan pemerintah). Tak bisa ditentukan BI sendiri.
Karenanya, Burhan dan BI melawan. Misalnya, lewat aneka aturan yang didesain berdasarkan ide besar BI, yakni Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Aturan yang malah membingungkan bank. Wong mau habis perannya sebagai pengatur (pada 2010), lha kok BI malah bikin aturan yang ndakik-ndakik.
****
Maka wajar jika KaGol saat ini getol mendukung Boediono sebagai GubBI yang baru. Boediono ke BI, maka jatah tambahan kursi di kabinet di tangan. Sebagai Menko Perekonomian atau Menkeu (jika Sri nanti di Menko Perekonomian), terserah.
Dan setelah ini selesai, tentunya masih ada lagi sasaran yang lebih serem. Yakni, Ketua OJK yang akan mengatur bank-bank di negeri ini.
Bagaimana dengan penyodok lain? PDIP, misalnya. Mungkin karena lambangnya ”banteng”, jadinya asal sodok. Kabarnya, partai ini akan menjegal usulan masuknya Boediono ke BI dengan kasus BLBI. Ini ndagel banget. Lha wong keluarnya surat ”bebas/lunas” BLBI kemarin itu terjadi di jaman Megawati je.
kekekekek..
ane’ menjura pada sampean…
analisisnya oke bener..
tapi API itu sudah best practice dari Basel sana (BIS),Om..
dan masalah OJK, maka gak ada masalah..orang BI legowo..asal urusan BPR (Rural Bank), diangkut juga…
Lha, masa bank gede mau, bank wong cuilik gak mau diurusi..
[...] Ya itu kan menurut beliau. Beliau itu kan ahli. Beliau itu kan angota dewan yang punya banyak informasi. Tidak seperti kita yang Cuma dapet informasi cuma dari orang ini dan itu… [...]