semprul sontoloyo

Jadi, Burhanudin Abdullah hanya akan dikenang sebagai Gub(ernur) BI yang dipenjara karena urusan uang Rp 100-an milyar itu? Sesederhana itu?

Kiranya masih juga terlalu sederhana jika uang itu hanya dikaitkan dengan pertanyaan soal siapa lagi petinggi BI yang akan menyusul Burhan, atau kapan para penadahnya diungkap dan kemudian dipenjara pula.

Selama ini ramai dikabarkan, uang itu dikeluarkan untuk biaya perbaikan citra BI, yang rusak gara-gara beberapa mantan petingginya terjerat kasus BLBI, atau audit BPK yang selalu disclaimer. Hanya soal citra?

****

Kalau saja dipertimbangkan kapan uang itu keluar, dan lebih penting lagi, sedang ada apa waktu itu, maka akan segera terlihat, memang ada sesuatu yang mengusik BI, yang waktu itu sedang nyaman-nyamannya menikmati kewenangannya yang dijamin lewat UU 23/1999.

Usikan itu adalah kehendak untuk merevisi UU itu. Kewenangan BI hendak dipreteli. Pada saat itulah keluar uang Rp 100-an milyar itu, yang sebagiannya dimaksudkan untuk, bisa dikatakan, biaya ”perlawanan”.

Bahwa perlawanan itu akhirnya terkalahkan, lewat diberlakukan UU baru – UU 3/2004 — mungkin itulah politik. Ada kalah, ada menang. Ini soal biasa, dan nggak penting. Pasalnya, konon, ada yang lebih penting daripada sekadar soal kalah-menang, yakni, apa yang dipertaruhkan.

Dan menyimak berbagai klausul dalam UU baru itu kiranya bisa terlihat dengan terang benderang apa yang dipertaruhkan BI waktu itu dan mengapa ia melawan.

****

Seperti dikemukakan di postingan sebelumnya, UU baru itu menyatakan, BI tak lagi ngurusi bank. Soal ini OJK nanti yang ngurus, paling telat 2010. Konon, semula BI masih menawar, jangan ”paling telat”, tapi ”paling cepat” 2010. Tapi klausul ”paling telat” yang menang.

Karena ada OJK, kewenangan BI jadinya tinggal soal moneter, yang itungannya berdasar inflasi. Tapi, celakanya, yang nentuin (perkiraan) inflasi adalah pemerintah. BI harus ngikut. Padahal sebelumnya, BI bisa menentukannya sendiri yang belum tentu sama dengan inflasi versi pemerintah.

****

Pemretelan wewenang BI yang juga nggegirisi di UU baru itu adalah soal Lender of The Last Resort (LLR). Sebelumnya, soal ini full wewenang BI. Kapan dan bank mana yang harus dibantu sepenuhnya wewenang BI. Wewenang ini mutlak milik BI. Pemerintah (Depkeu) tak boleh ikutan.

Tapi lewat UU baru, kewenangan itu dibatasi. BI hanya berwenang sebagai LLR untuk bank yang kesulitan finansialnya tak dianggap mengganggu sistem perbankan keseluruhan. Jika dianggap mengganggu, itu akan diatur lewat UU, atau ditangani bersama BI dan Depkeu. Artinya, BI harus berbagi kewenangan dengan Depkeu.

****

Selain Depkeu, DPR pun makin menggerogoti kewenangan BI. Sebelumnya, DPR hanya berhak menilai kinerja BI secara umum. Tapi lewat UU baru itu, bukan hanya soal kinerja BI secara umum, tapi DPR juga berhak menilai kinerja Dewan GubBI.

Cakar DPR makin komplit lewat Badan Supervisi (BS) BI. Sebelumnya badan ini tak ada. Hebatnya, BS adalah unit di BI, dibiayai BI, tapi bukan BI yang menentukan personilnya, melainkan Presiden setelah DPR ok. Lebih serem lagi, tugas BS adalah membantu DPR mengawasi BI

Ini masih ditambah lagi soal Dewan Gubernur. Sebelumnya, DPR (bersama Presiden) hanya ikut campur dalam penentuan GubBI dan Deputi Senior. Tapi lewat UU baru itu, seluruh Dewan Gubernur adalah juga wewenang DPR. Ini juga berarti, intervensi parpol terbuka lebar.

****

Dengan aneka gerogotan yang diamini oleh UU baru itu, maka pertanyaannya, masih independenkah BI? Boleh jadi, soal inilah yang mengusik dan menjadi pertaruhan orang-orang seperti Burhanudin.

Artinya, ada sesuatu yang jauh lebih penting ketimbang sekadar soal citra, biaya yang milyaran, darimana sumbernya dan bagaimana sebaran uang itu. Bahkan sumpeknya dinding penjara sekalipun.

Jadi, benar gosip jalanan itu? Burhan bukan hanya bankkir, tapi juga politisi. Kalah menang soal biasa. Yang penting, apa yang dipertaruhkan. Dan karenanya, pahlawan bisa muncul darimana saja. Dari mereka yang menang ataupun mereka yang kalah. Benar?

Tags: bi, burhanudin abdullah

Trackback URI | Comments RSS