semprul sontoloyo

Hari-hari di negeri ini adalah hari-hari kambing hitam. Kali ini, kambing itu bernama subsidi BBM. Namanya saja kambing. Jelas, ia tak bisa membela diri. Tapi justru karena itulah jadinya bagus. Persoalan jadi tampak sederhana. Dengan begitu, selain dirinya yang hitam itu, tak ada persoalan lain yang perlu dipersoalkan lagi.

Maka lancar dan rancakbana-lah aneka klaim itu. Yang lagi laris dan digemari banyak orang adalah ini. Gara-garanya, harga BBM di pasar dunia naik gila-gilaan. Jadinya, karena kita adalah ”net importir” minyak, impor lebih besar dari ekspor, maka dana subsidi BBM — agar harganya ”terjangkau” — pun membengkak.

Akibatnya, untuk menutup pembengkaan itu, alokasi dana untuk berbagai ”keperluan lain” harus dipotong. Pemotongan ini sudah dilakukan. Dan itu sudah dianggap maksimal. Kalau harus dipotong lagi, dikhwatirkan, program lain tak akan jalan. Ini bahaya.

Tapi, apa saja keperluan lain yang sudah dipotong itu? Macam-macam. Tapi yang jelas, nah ini dia, bukan dana untuk mbayar utang luar negeri dan bunga obligasi untuk keperluan rekapitalisasi bank. Ke-2nya dianggap harga mati. Tak bisa dikutik-kutik. Tak bisa dipersoalkan lagi.

Selain itu, pemerintah juga sudah gresek-gresek dari berbagai pos pendapatan. Angkanya sudah ketemu. Tapi itu pun sudah maksimal. Artinya, tak bisa dikutik-kutik lagi. Tak bisa dipersoalkan lagi. Harga mati juga terjadi di pos utang (luar negeri atau jual obligasi banyak-banyak). Pos ini sudah maksimal. Tak bisa ditambah.

****

Itu tadi APBN. Untuk menambal bengkaknya subsidi BBM, memang terlihat, tak ada satu pun pos yang bisa dikutik-kutik lagi. Tapi bagaimana dengan hal-hal lain di luar APBN? Lagi-lagi, nah ini dia.

Dalam menyusun APBN — pemasukan, pengeluaran, dan penutupan defisit – selama ini ada beberapa asumsi yang digunakan. Antara lain, PDB, inflasi, harga minyak, sukubunga, juga kurs Rp. Tapi, ada satu lagi yang juga penting, yakni, produksi minyak kita. Lebih seru lagi, realisasi produksi ini, selama ini selalu meleset. Kurang dari target.

Mengapa selalu meleset? Macam-macam alasannya. Misalnya saja, sumur minyak yang ada dianggap tua. Jadinya, kurang produktif lagi. Selain itu, peraturan minyak kita yang tak menarik bagi investor. Jadinya, investor males untuk mengoptimalkan sumur tua atau cari sumur lain.

Lalu apa yang sudah dilakukan untuk memperbaiki peraturan minyak kita agar investor jadi OK? Jawabnya, bisa dikatakan, praktis nggak ada. Malah pemerintah dan DPR ribut terus. Yang diributkan, apakah peraturan itu cukup direvisi saja atau dibongkar total. Yang pasti, apapun pilihannya, itu terkait dengan kewenangan Pertamina.

****

Bicara tentang kewenangan Pertamina, selama ini ada beleid ampuh yang sedikit banyak menjadikan urusan impor/ekspor minyak mentah sepenuhnya wewenang Pertamina. Banyak orang bilang, ini bukan dunia terang-benderang. Ada audit BPK? Detail? Walahualam.

Dan lebih serem lagi, soal itu sudah berlangsung lama. Karena sudah lama, bukan tak mungkin, bukan hanya polanya saja yang sudah kuat terbentuk, tapi juga para pihak yang terlibat di situ pun pasti bukan sembarangan. Artinya, jika dikutik-kutik, maka ia bisa bikin itung-itungan baru menyangkut dukungannya terhadap siapapun bos negeri ini.

Mungkin inilah harga mati juga. Maka kiranya wajar, jika yang tersisa kemudian dan bisa dikutik-kutik sekalian dijadikan kambing hitam tinggal subsidi BBM itu sendiri. Pos lain di APBN sudah harga mati, tak bisa dipersoalkan lagi. Begitu juga hal di luar APBN, utamanya dunia gelap yang langsung terkait dengan BBM itu.

Maka, jangankan SBY, Faisal Basripun tak berani mengusiknya. Tapi, yang mengherankan, Faisal sampai terkesan ikut-ikutan menjadi ”kompor” seperti yang umumnya dilakukan banyak orang. Katanya, ”Dengan menaikkan harga BBM, kita mengambil uang dari orang kaya untuk diberikan kepada si miskin”. Luar biasa.

Tags: apbn, bbm, faisal basri, pertamina, sby, subsidi

Trackback URI | Comments RSS