semprul sontoloyo

Nylekit pol-polan. Begitulah Adorno. Menurutnya, detil musik pop bisa dicomot dan dipindah ke atau dari satu lagu dengan lagu lainnya. Bahkan, katanya, dengan cara itu bisa juga jadi lagu baru. Ini bedanya pop dengan klasik. Di klasik, detil itu menjadi milik lagu tertentu. Tak boleh (bisa) dipindah.

Ketimbang bilang nggak bisa terima, mending saya milih nggak paham saja dengan klaim Adorno itu. Tapi, mungkin karena tak rigid itulah, di pop lalu ada orang-orang seperti Weird Al Yankovic, yang mendagangkan parodi seperti yang dilakukan pedagang ”Republik Mimpi”, baik versi pionirnya maupun followersnya, itu.

Hanya saja, bedanya, di aneka karyanya, Yankovics tak memasang klaim dahsyat pendidikan politik segala. Jadinya, belum pernah ada cerita, ketika karyanya dikritik sebagian pasar, ia kemudian mencari dukungan para pesohor pasar atau menyebarkan isu serem bahwa kritik itu mengancam kebebasan ekspresi.

Cerita klaim dahsyat atau isu serem juga tak pernah terdengar dari The Panas Dalam. Semuanya mengalir begitu saja. Wong namanya saja pop. Ditolak di sini tak berarti di sana pun ditolak pula. Malah yang umumnya terjadi, penolakan itu jadi amunisi tambahan untuk semakin meledaknya suatu karya pop.

Artinya, gimmick pop tak mesti diciptakan oleh sang pedagang pop sendiri. Pasar pun, kalau berkenan, dengan sukarela akan membantunya. Misalnya lewat plesetan. Refrain Diana-nya Koes Plus diplesetkan menjadi ”Bunuh saja orang tuamu”. Mana Lagi-nya The Mercy’s jadi ”Manak Lagi”.

Lagu top Eddie Peregrima, yang di telinga Yogya antara lain terdengar sebagai ”Iki piye/Piye…Piye/Ogel-ogel” itu, sebagian liriknya juga pernah diplesetkan menjadi bagian dari, maaf, alat kelamin pria. Pringsi…, begitu jadinya. Tak Semua Laki-laki-nya Basofi Sudirman juga dibegitukan.

Cuma, sebenernya itu nggak jelas, apakah pasar yang bikin gimmick, atau Basofi sendiri yang artikulasinya tak jelas, terutama di bagian awal refrain lagu ngetop itu, ketika ia bilang, ”Contohnya aku …..” itu. Sepintas mirip anak-anak mengucapkan ”Kantore Bapak Gede” sembari memencet kedua pipi.

Ini jelas bukan urusan KPK. Cuma soal info dan sedikit kebaikan hati. ”Bos, datang sekarang aja. Besok ada razia, gue tutup,” begitu SMS dari Koh Joni pedagang CD/DVD bajakan itu. Maka konsumen merasa benar-benar dilayani. Dan, Koh Joni pun pasti bungah karena bisa terhindar dari razia.

Info memang bisa mengindikasikan kehati-hatian yang hasilnya bisa menyenangkan. Sultan pun begitu. Karenanya, suatu kali ia pernah menyatakan – dan kemudian diulanginya lagi di Pisowanan Agung – emoh mencalonkan diri di pemilihan Gub(ernur) DIY lewat pilkada.

Mencalonkan diri dan bertarung di pilkada, berarti Sultan otomatis mengakui di luar dirinya ada matahari lain. Ini jelas melanggar prinsip. Pasalnya, menurut Benedict Anderson, matahari itu hanya ada satu, yakni dirinya, dan itu tak bisa dibagi-bagi oleh atau untuk pihak lain.

Belum lagi jika di pilkada itu Sultan kalah. Ini bisa diartikan Sultan tak lagi ”titis” menjabarkan rumusan tradisi yang menyatakan, ”Ojo nganti kebentus ing mega. Ojo nganti kesandung ing rata”. Suatu kehati-hatian ekstrim. Yang rasanya nggak mungkin terjadi, tapi mesti dipertimbangkan: terbentur awan atau tersandung tanah yang rata.

Karenanya, apa yang semula dilakukan DPR – juga suatu jajak pendapat yang konon dilakukan jauh hari sebelum Pisowanan Agung – itu betul-betul asyik. DPR dan jajak pendapat itu tak berpretensi bicara soal kapasitas Sultan (laik atau tak laik), tapi langsung menyangkut sesuatu yang menohok dan ”njawani” banget, sekalipun dibungkus dengan istilah ”prosedur”.

Prosedur itu adalah, jabatan Gub/WagubDIY ditentukan lewat pilkada. Jabatan itu bukan lagi otomatis jatah Sultan dan Pakualam. Kalau (masih) berminat, silakan bertarung di pilkada. Ini, bagi Sultan, jelas tak mengenakkan. Karena itu berarti, matahari tak lagi tunggal. Juga, adanya kemungkinan ”kebentus ing mega” atau ”kesandung ing rata” tadi. Karenanya, kemudian digelar-lah Pisowanan Agung itu.

Bahwa belakangan kesannya DPR tak menggebu lagi menganggap prosedur itu sebagai harga mati – dan atas nama ”masa transisi” nampaknya masih akan menjatahkan jabatan itu bagi Sultan dan Pakualam – itu persoalan lain. Itu juga bukan suatu anti klimak. Pasalnya, tohokan itu sudah dilempar, kena dan telak. Juga njawani.

Yang juga persoalan lain, biasa, bukan klimak atau anti klimak, dan sedikit atau banyak nggak penting, adalah kesediaan Sultan, entah sebagai capres/cawapres untuk maju di pemilu mendatang. Ini juga njawani. Nylamur. Biasa. Mungkin ini kompensasi ketertohokan. Tapi, itu sah-sah aja. Demokrasi. Dan yang lebih penting lagi, publik ora sare.

Udah nonton The Secret yang bajakannya laris banget itu?

Ini features yang bercerita tentang dahsyatnya kekuatan berpikir positif dan semacamnya. Memukau. Gde Parma, Laskar Pelangi, dan banyak cerita para “motivator” lainnya aja bisa bikin banyak orang terkiwir-kiwir, apalagi ini — The Secret – disajikan secara visual. Cara bertuturnya (editing) enak. Jadinya, kayak baca buku tapi visual. Pakai gelegar efek suara segala.

Gejala apa ya ini? Ketika ”praktis” semua hal akhirnya dikembalikan ke individu, tergantung pada bagaimana si individu menyikapinya, ini gejala apa yak? Malah, selain ada Gde Parma dll, juga The Secret itu, belakangan ini juga ada ”psychological well being”, atau ”soft skills” dll. Dan laris banget. Ini gejala apa yak?

Apakah ini bisa dianologikan dengan apa yang dikemukakan dalam artikel di Kompas (19/4/2008, hal 16), yang berjudul ”Christopher Silver, Pengagum Jakarta”. Di situ si Chris ini bilang, Jakarta memang macet. Tapi kalau kita mengenal jalan-jalan tikus, maka kita tak akan terjebak kemacetan. Jakarta nyaman. Begitu katanya.

Artinya, kemacetan itu bukan masalah, sejauh kita (individu) mengenali jalan tikus. Macet, karenanya, hanya menjadi problem bagi orang-orang tertentu. Yakni mereka yang tak mengenali jalan tikus. Mereka ini — kalau yang diomongkan The Secret, Gde Parma dll itu benar — adalah orang-orang yang bisa dikatakan tak mampu & tak mau mengembangkan potensi individualnya untuk keluar dari masalah.

Jadinya, ya itu tadi. Praktis semua hal dikembalikan ke individu. Bagaimana kita menyikapinya. Bukan macet yang salah, tapi individu sendiri yang tak mau & mampu menggali potensi individualnya untuk keluar dari masalah. Pasalnya, menurut si Chris, ada kok mereka yang merasakan bahwa Jakarta itu bukan ceita tentang macet, sejauh mereka berhasil menemukan jalan tikus.

Dulu, pernah ada istilah ”Individual Blame”. Nah, apakah istilah ini sekarang ini semakin populer dan laku? Apakah kelarisannya berjalan seiringan dengan digemarinya berbagai hal lainnya seperti ”just do it”, ”do it your self”, ”indie”, ”calon independen”, “blog”, ”enjoy aja” dll?

Kesannya, jadinya, tak ada yang salah dengan hal-hal yang berbau (lebih) makro. Semuanya tergantung pada bagaimana kita, individu, menyikapinya. Salah dalam bersikap itulah yang bikin kita sumpek. Jakarta pun jadi macet melulu. Jadinya, ya salahnya sendiri.

Paham ”salahnya sendiri” dan ”individual blame” itu juga laris karena disertai dengan solusi, kiat, dan gimana siasat canggih atas berbagai soal. Bahkan banyak orang yang kemudian menyatakan dengan sukacita, inilah modal sosial . Jadi, bukan cuma modal individual. Luar biasa.

Pantes yak ”Mbah Jenggot” dan orang-orang seperti Arief Budiman gak laku dan bangkrut.