Oct 27th, 2008
Mengapa Sultan Otomatis Gubernur & Layak Jadi Presiden
Besok rencananya pisowanan agung akan digelar lagi. Katanya ini adalah ajang kawula Yogya unjuk rasa agar Sultan mau – dan dianggap layak – maju di pemilu 2009 mendatang. Bagaimana reaksi Sultan, yang menurut kabar akan hadir di acara itu, sebaiknya kita tunggu saja bagaimana besok.
Bisa jadi acara itu hanyalah niat sebagian orang Yogya. Sebab, tak sedikit yang menganggap Sultan cukup (otomatis) Gubenur saja. Dan itu sudah terpenuhi lewat keputusan SBY yang memperpanjang jabatan Sultan sebagai GubDIY untuk 3 tahun mendatang. Nah, dalam masa itu, tugas Sultan adalah mengawal pembahasan RUU “keistimewaan”. Gak perlu ngurusi soal lain.
Tentu saja, seperti orang ramai bilang, seje silit seje anggit. Tak semua orang berkepala sama. Maka lahirlah pisowanan agung besok itu.
****
Bagi sebagian orang, Sultan mau-maunya maju (dimajukan) di pemilu 2009 adalah hal yang sangat aneh. Pasalnya, bagaimana mungkin Sultan yang mengharamkan rebutan jabatan di tingkat lokal, tapi pada saat yang sama berkenan ikut rebutan jabatan di tingkat nasional (lihat postingan “Heri Tak Ngotot ke Bandung”)?
Alasan Sultan dan para pendereknya yang tak mau ada pilkada Gubenur – artinya Sultan otomatis Gubernur – dengan menyeret-nyeret sejarah juga aneh yang lain. Pasalnya, kepala daerah bagaimana pun adalah soal akuntabilitas. Jadi, suara warga penentunya. Bukan masa lalu (lihat postingan “Sejarah Bukan Belenggu”).
Tapi, benar, lain silit lain pula anggit-nya. Maka, mereka tetap ngotot Sultan otomatis Gubernur. Bahkan Sultan dianggap layak untuk maju di tingkat nasional. Mengapa ngotot itu terjadi? Adakah alasan lain yang mungkin melatar-belakanginya selain alasan “ketelanjuran” sejarah itu?
****
Bisa nggak ya “alasan lain” itu dicari dari dari hal-hal yang selama ini banyak dilansir banyak pihak? Seperti diketahui, kerap diproduksi klaim yang menyatakan bahwa Sultan adalah “tokoh yang sangat konsern pada pluralitas”. Klaim ini sudah mirip jaminan. Mungkin ini karena gelar Sultan yang sebagai “pranatagama”. Ia dianggap berdiri berdiri di atas agama/golongan. Dan itu bukan sekadar hasil konsensus, tapi “kontrak” seorang Sultan.
Jika ini benar, maka pertanyaannya adalah, apakah di Yogya saat ini soal pluralitas dianggap sedang bermasalah? Beberapa pihak ternyata menjawab “ya”. Mereka lalu menujuk pada beberapa contoh. Misalnya saja, maraknya kos-kosan berdasarkan agama tertentu, dan juga apa yang terjadi di SMA “Teladan” (SMA Negeri I).
Dikhawatirkan, jika bukan Sultan yang berkontrak “pranatagama” yang mimpin, maka Yogya akan menjadi tak Yogya lagi jika Gubernur-nya, karena “hanya” hasil pilkada, akan sangat berkemungkinan kental aroma konsensusnya.
*****
Isu jagoan pluralitas yang berkontrak “pranatagama” itu lalu diangkat di tingkat nasional. Maka maju (dimajukanlah) Sultan di pemilu 2009 nanti. Argumen bahwa Sultan tak layak diangkat di tingkat nasional — karena “anti” pilkada dan cuma bermodal “sejarah” dan entah apalagi — dianggap gugur atas nama “jagoan pluralitas” itu.
Kebetulan di tingkat nasional ada berbagai macam adegan yang bisa diartikan sebagai ancaman atas pluralitas. Ada UU Sisdiknas, RUU Porno, SKB “Monas” dan sebagainya. Kebetulan pula para Capres yang ada sejauh ini terkesan menghindari soal ini.
SBY mungkin nanti “hanya” akan sesumbar soal keberhasilan di bidang politik dan ekonomi. Plus isu korupsi. Atau pembelaannya mengapa ke-3 hal itu kurang sukses. Rizal Mallarangeng mungkin akan maju dengan dagangan “SBY kurang liberal”. Lalu, Fadjroel Rachman dkk menyikat liberalisasi. Sementara Megawati Soekarnoputri akan menghajar kebijakan SBY. Bisa pula plus soal NKRI, kemandirian atau pimpinan yang bukan peragu. Wiranto, Prabowo Subiyanto dan Sutiyoso relatif sama dengan Megawati.
Pendeknya, para Capres itu hanya akan mengikuti tarian SBY. Nah, Sultan (akan) masuk atau dimasukkan lewat dagangan pluralitas. Dagangan yang sejauh ini terkesan oleh banyak pihak dihindari. Apalagi pedagang pluralitas itu diklaim dari sononya sudah memiliki kontrak sebagai “pranatagama”. Bukan “hanya” konsensus yang bisa mubeng minger, tergantung seberapa kuatnya desakan.
Benar begitu? Walahualam.
tau ach gwe jdi bingung dengan segala komentar dari segala pihak saling mengungguli alasan-alasan nya msing-masing.cape deh….klo menurut gwe seh sbg orang awam,pendidikan & kecerdasan bangs itu adalah yg terutama,lepas dr pada itu mudah2an kemiskinan akan juga lepas dr bumi indonesia…..brapo…
Seje silit seje taine
Seje gundhul seje tuma-ne
“Pisowanan ageng” yg terakhir itu bayaran, 50 ribu per kepala. Saya tahu dari sumber2 yg dapat saya percaya. Orang2 yg hadir itu dibayar.
maka mengapa STA mengatakan sejarah Indonesia masa lalu, masa pra-Indonesia, adalah sejarah orang kalah, yang pantas untuk orang botak dan gampang menyerah, jelas lah sudah..!
Mobil itu spionnya mbok ketjil saja. Kalau spion tengah segede Gaban dan besarnya hampir sama dengan kaca depan itu namanya mobil genit yang dibuat bukan untuk mobilitas tinggi, namun sekadar tempat bercermin.
Sebaiknya sejarah bukan mutlak pijakan, apalagi batu loncatan.
Ngawur..!
Apalagi urusan beda-beda, plural, dan produk jadi “perbedaan itu baik” yang dijadikan dagangan obral. Sama saja menjual kaus kaki cuma sepasang tapi beda warna. Justru wagu dan cuma orang nekat yang mau.
Sekalian saja jual kaus kaki langsung 3 (bukan dua untuk satu pasang) dengan beda corak. Dengan begitu kita punya kesempatan 3 pasang kaus kaki beda komposisi.
Karena itu namanya perbedaan kreatif, bukan perbedaan mengada-ada.