semprul sontoloyo

Lama-lama bisa kayak PSSI. Kalah dan kalah lagi. Atau kayak Icuk Sugiarto, selalu kalah dari orang yang sama, Han Jian. Mosok hanya dalam hitungan bulan, di PN Jakarta Selatan, lagi-lagi Tempo kalah dari Sukanto Tanoto, konglomerat pemilik Riau Andalan Pulp and Paper dan Asian Agri itu.

Sayangnya ini bukan adu jotos. Karenanya banyak pihak yang kemudian menunjuk pada soal pencemaran nama baik, ralat, hak jawab, KUHP dan UU Pers. Dan tentu, seperti biasa, nah ini dia, kebebasan pers ikut-ikutan pula ramai ditunjuk-tunjuk.

Lalu, kebebasan pers terkesan jadi dagangan yang elok nian. Ajaib. Bisa mulur-mungkret. Bisa juga jadi sapu-jagat. Mirip hatzai artikelen. Atau bahkan mirip ”pasal 33” yang belakangan diusung banyak pihak. Terserah. Semua berhak mengartikannya atau meloncatkan berbagai hal, apa saja, ke situ.

Kurang menjemukan? Masih ada ini: Beginilah negeri ini. Atau ini: Begitulah jurnalisme ”kompor”. Begitulah jadinya kalau pengadilan bisa dibeli. Atau juga ini: Kalahnya Tempo dan tercemarnya Sukanto Tanoto adalah ongkos kebebasan pers. Waduh. Tapi, akan lebih waduh lagi jika ”tim UI & UGM” lalu mendagangkannya dan neliti lagi.

Soeharto sampai hari ini masih bertahan. Mengapa? Macam-macam jawabannya. Salah satunya yang paling nggak mutu, dan karenanya nggak usah dipercaya, adalah Soeharto ternyata sedang menunggu hasil penelitian tim UGM dan UI tentang pemberitaan kekayaannya di majalah Time.

Bagi Soeharto, penelitian tim itu atas pemberitaan di Tempo (Majalah & Koran) tentang dugaan penggelapan pajak oleh Asian Agri adalah “pucuk dicinta ulam tiba” laiknya. Pasalnya, ia prihatin sekali soal pelaksanaan putusan MA yang memenangkan gugatan dirinya atas Time yang sampai sekarang terkesan maju mundur.

Karenanya, ia berkesimpulan, harus ada sesuatu yang bisa menguatkan putusan MA itu. Dan itu adalah riset. Penelitinya adalah tim UGM & UI yang sudah terbukti melaksanakan dengan baik apa yang didawuhkan Asian Agri. Mereka inilah cerdik pandai yang berani terjun di wilayah sengketa hukum, mau dibayari oleh salah satu pihak yang bersengketa, dan meneliti materi yang sedang dipersengketakan pula.

Persis Mohamad Sobary (Kompas Minggu, 13/1/2007, hal 12), Soeharto juga menganggap bahwa penilaian terhadap suatu penelitian semata-mata adalah apa yang disebut validitas. Sekiranya prinsip-prinsipnya sudah terpenuhi maka tak ada persoalan lagi yang mesti dipusingkan. Penelitian itu menjadi sah.

Dan di manana pun validitas tak akan berurusan dengan soal pantas tidaknya pihak yang bukan pengacara terjun di wilayah sengketa, dibayari oleh salah satu pihak yang bersengketa dan meneliti materi yang disengketakan. Ini persoalan remeh temeh dan sudah layak sepantasnya jika diabaikan saja.

Hanya saja, kapan penelitian tim UGM & UI yang hasilnya bisa untuk menguatkan keputusan MA itu rampung masih belum jelas benar. Soeharto pun menunggu. Tapi, yang pasti, seminar hasil penelitian itu rencananya akan dilakukan di auditorium RS Pertamina Pusat, Jakarta. Tunggu saja kabar selanjutnya.

Bung, sejak kapan Bung berubah menjadi tergesa-gesa ketika bicara tentang sesuatu, apalagi penelitian, seperti yang Bung tulis (“Sikap Ilmiah Vs Pokrol Bambu”) di Kompas Minggu hari ini (13/1/2007, hal 12)? Suatu ketergesaan yang hanya menjadikan Bung ikut-ikutan terjebak di “sebagian” kehebohan riset itu.

Yang saya lebih prihatin lagi, Bung menganggap kehebohan itu sebagai konter atas kerja ilmiah tim peneliti UGM & UI. Bagaimana mungkin kerja yang Bung sebut sebagai “keroyokan pokrol bamboo” itu kemudian Bung sejajarkan dengan kerja ilmiah? Sejak kapan, Bung, kerja ilmiah cemas terhadap hal-hal yang non-ilmiah?

Bahwa Tempo/Koran Tempo bereaksi keras lewat berita-beritanya dan pilihan narasumbernya yang terkesan mengkonter, mungkin juga malah mendiskreditkan penelitian itu, memang memprihatinkan. Tapi mengharapkan mereka agar melakukannya secara ilmiah, menurut saya, jelas itu sangat berlebihan.

Dan, menurut saya, akan menjadi tambah sangat berlebihan lagi jika Bung cemas bahwa kerja non-ilmiah – yang Bung sebut sebagai pokrol bambu – itu akan membahayakan kerja ilmiah. Pasalnya, masing-masing punya aturan dan prinsip kerja sendiri-sendiri. Buat apa dipertentangkan.

Jika yang mempertentangkan itu bukan Bung, saya mungkin masih bisa maklum.Tapi ketika Bung juga ikut-ikutan mempertentangkannya, saya benar-benar prihatin, Bung. Pasalnya, dengan itu Bung telah merelakan diri Bung untuk hanya melihat “sebagian” saja dari persoalan yang ada di sekitar riset itu.

Selain itu, entah atas nama apa namanya, Bung hanya melihat riset sekadar terkait dengan soal teori dan metodologi. Penelitian tak lebih dari “latar belakang teori, asumsi-asumsi dasar, metode dan instrumen penelitian” atau sekadar soal “apakah itu tergolong konvensional dan penganut aliran positivis …. atau pemberontak kristis terhadap kemapanan ilmiah”.

Lebih parah dan ndagel lagi, ing atase Mohamad Sobary, Bung beranggapan, sekiranya tak ada pelanggaran atas hal-hal di atas, maka sahlah penelitian itu. Tak ada persoalan lagi. Memang Bung, saya setuju, bahwa validitas penelitian sudah dianggap cukup jika memenuhi sejumlah hal itu.

Tapi, Bung, itu (soal validitas) hanya “sebagian”. Pasalnya, penelitian tak dilakukan di ruang hampa. Karenanya, persoalan penelitian tak cukup jika hanya terkait dengan kaidah-kaidah validitas. Jika ia sudah memenuhi kaidah-kaidah itu, maka secara otomatis ia tak akan ada persoalan lagi.

Menurut saya tak demikian, Bung. Soal kepantasan, misalnya, yg diangkat Ariel Heryanto — “Etika Penelitian”, Kompas Minggu (6/1/2007, hal 12) — tak bisa hanya mengandalkan validitas yang Bung bangga-banggakan itu. Memang seperti apa ukuran normatif kepantasan itu sejauh ini belum ada. Tapi, Bung, soal kepantasan itu kiranya bisa ditimbang dari sejumlah fakta-fakta ini.

Awalnya adalah pemberitaan di Tempo (Majalah & Koran) soal kasus dugaan penggelapan pajak Asian Agri. Asian kemudian menggugat Tempo karena berita Tempo itu mereka anggap belum-belum sudah memvonis Asian bersalah. Padahal kasus pidananya masih berlangsung dan belum ada kata putus.

Di tengah situasi seperti itulah ada penelitian tim UGM & UI. Penelitian yang dibayari Asian untuk meneliti sesuatu yang sedang dipersengketakan – lewat gugatan Asian Agri pada Tempo — antara Asian Agri dan Tempo tentang pemberitaan Tempo itu.

Saya sepakat penuh, Bung, bahwa penelitian itu (mungkin saja) sudah memenuhi kaidah-kaidah validitas. Saya juga OK, penelitian pesanan bukanlah haram hukumnya. Tapi bahwa penelitian itu dilakukan di tengah persengketaan hukum, dibayari oleh salah satu pihak yang bersengketa, dan meneliti hal yang dipersengketakan pula? Luar biasa, Bung.

Sekiranya tim itu adalah pengacara Asian, jelas tak ada masalah. Tapi semua orang tahu tim itu bukan pengacara. Mereka adalah sekumpulan orang yang “hanya” terbiasa dengan persoalan validitas. Padahal, soal kepantasan, seperti saya singgung di atas, sama sekali tak ada hubungannya dengan validitas.

Hanya soal validitas itulah yang selama ini digembar-gemborkan. Gombalnya, seperti yang Bung lakukan, soal (validitas) keilmiahan itulah yang diharapkan juga dipertimbangkan oleh mereka yang Bung sebut sebagai pokrol bambu di Tempo (Majalah/Koran) yang terkesan mendiskreditkan riset itu.

Begitulah Mohamad Sobary. Penelitian sekadar soal validitas! Masyaallah! Saya yakin, sekalipun masih trauma dengan gempa besar tempo hari, sebagian teman-teman di Mbantul sana tentunya akan serta merta ngelus dada ketika membaca artikel Sampean itu.

Bung, apakah jarak ostrali-indonesa sudah tak selemparan batu lagi, sehingga suara Bung begitu asing ketika Bung ngomong tentang penelitian, apalagi itu menyangkut penelitian pers, sebagaimana yang Bung tulis (Etika Penelitian), di Kompas Minggu (6/1/2007, halaman 12)?.

Satu hal yang harus Bung pahami – dan mestinya jadi pertimbangan utama siapa pun yang meneliti pers negeri ini – adalah bahwa kondisi pers kita tak ideal. Suatu kondisi yang ditandai oleh berbagai pelanggaran yang celakanya justru banyak dilakukan oleh pihak pers sendiri.

Soal teknis seperti tak akurat, minimnya kover dua-pihak dll biasa terjadi. Malah saking biasanya kemudian terkesan itu bukan dianggap persoalan. Selain itu, mungkin karena kebiasaan mentolerir pelanggaran, pers kita jadi demikian jumawa. Sudah menganggap dirinya paling benar, masih ditambah lagi anti kritik pula.

Pendeknya Bung, pers kita menjadi lalim. Sampai-sampai, setiap kali ada pihak yang bersengketa dengan pers, maka secara otomatis (by default & given) pihak itu menjadi pihak yang kalah. Nasibnya begitu. Mengapa? Karena mereka tak punya “senjata”. Hanya pers yang punya. Sementara mereka, karena tak punya senjata, hanya jadi bulan-bulanan pers.

Maka beruntunglah negeri ini, sudah layak dan sepantasnya bersukacitalah ketika tim UGM & UI berkenan melakukan penelitian tentang pemberitaan di Tempo (majalah & koran) soal kasus dugaan penggelapan pajak yg dilakukan Asian Agri.

Hendaknya Bung jangan cuma terpaku pada dana penelitian itu berasal dari Asian Agri yang kebetulan sedang bersengketa dan menggugat Tempo karena pemberitaan itu. Jangan pula Bung hanya melihat etis tidaknya melakukan penelitian dengan topik yang mereka sengketakan dan dibayarin oleh salah satu pihak yang bersengketa.

Jangan Bung, jangan. Pasalnya, ada yang lebih penting ketimbang soal etis. Itu remehtemeh. Dan itu kan hanya cara saja. Terbukti lewat hasil penelitian itu bahwa apriori di atas – pers jahiliyah – benar adanya. Ini penting. Selain untuk Tempo, juga pers umumnya. Publik pun pasti tercerahkan pula.

Dahsyat kan argumen-argumen itu? Hahahaha… Sori, Bung, saya tak bisa menahan tawa atas apa yang saya tulis di atas.

Selain itu, Bung, yang kiranya juga dahsyat, lewat penelitian itu, maka paranoid atas pers negeri ini kini menjadi komplit. Selama ini, hanya gangguan atas kebebasan pers yg ditangisi. Nah, kini, dengan penelitian itu, muncul para penangis baru. Mereka menangis untuk pers yang kebablasan (jahiliyah).

Penelitian bukan melulu soal hasil dan metodologinya. Yang juga tak kalah penting adalah mengapa penelitian dilakukan.

Di seminar di Hotel Sultan beberapa hari lalu, tim UGM & UI telah memaparkan hasil dan metoda penelitian mereka tentang pemberitaan di Tempo (Majalah & Koran) berkenaan dengan kasus dugaan penggelapan pajak oleh Asian Agri.

Yang masih belum jelas, mengapa penelitian itu dilakukan. Bahkan tak sedikit pihak yang bertanya-tanya mengapa tim UGM & UI “mau-maunya” meneliti soal itu.

Pasalnya, semua orang tahu, Asian Agri dan Tempo sedang bersengketa. Asian Agri menganggap cara pemberitaan Tempo tentang kasus dugaan penipuan pajak itu gombal. Akibatnya, Asian Agri dikesankan salah. Padahal proses hukum kasus itu belum lagi selesai. Asian Agri kemudian menggugat Tempo.

Di tengah sengketa itu muncul seminar di Hotel Sultan. Di sini, tim UGM & UI melansir hasil penelitian mereka yang klop dengan klaim Asian Agri. Yakni, cara pemberitaan Tempo memang gombal.

Sebenarnya, hasil penelitian yang klop atau tak klop dengan dengan dugaan awal adalah hal biasa dalam suatu penelitian. Tapi, ketika Hermin Indah Wahyuni (tim UGM) dengan terus terang mengaku penelitian mereka dibayari Asian Agri, persoalannya menjadi lain.

Memang sih, siapa bayar siapa, sebenarnya juga bukan masalah besar di dunia penelitian. Tapi masalahnya, ketika yang membayar itu adalah salah satu obyek yang diteliti, yang kebetulan sedang bersengketa dengan obyek lain yang juga sama-sama diteliti.

Maka wajar jika muncul kesan tim UGM & UI sedang diperalat Asian Agri. Penelitian mereka hanya untuk membenarkan klaim Asian Agri.

Pertanyaannya, apakah kesan diperalat Asian Agri itu luput dari pertimbangan tim UGM & UI ketika mereka menerima “dawuh” anak perusahaan Raja Garuda Mas milik Sukanto Tanoto itu?

Jika jawaban pertanyaan itu adalah ya, itu luput dari pertimbangan mereka, alangkah naifnya mereka. Memprihatinkan memang. Tapi itu tak bisa diapa-apain lagi. Nasi terlanjur menjadi bubur. Apa boleh buat.

Sekalipun begitu, kenaifan itu kiranya masih mending. Pasalnya, ada yang lebih mengerikan lagi. Bagaimana jika tim UGM & UI sudah mempertimbangkan masak-masak-masak kesan diperalat itu. Artinya, mereka sadar dan sudah siap dengan risiko itu. Terkesan diperalat, bukan soal bagi mereka.

Hemat saya, begitulah yang terjadi. Tim UGM & UI rupanya tak peduli dengan risiko “kesan jelek”. Karenanya mereka berkenan mempresentasikan hasil penelitian mereka di seminar publik, nama person dan lembaga disebut dengan jelas. Bahkan Hermin pun dengan gagah mengaku dibayari Asian Agri.

Biasanya, jika takut dengan kesan jelek, peneliti umumnya meminta agar hasilnya untuk kalangan internal saja. Kalaupun dipublis, jarang nama-nama person/lembaga peneliti terang-terangan disebut. Tapi tim UGM & UI ini lain. Mereka tak seperti peneliti umumnya. Mereka tak peduli kesan jelek.

Mengapa mereka bisa begitu? Adakah sesuatu yg menjadi pertimbangan utama mereka sehingga terjadi “kenekatan” seperti itu?

Barangkali itulah sindrom intelektual miskin pengakuan. Boleh saja mereka bergaji besar, karir bagus, atau bahkan perolehan berbagai gelar akademis. Tapi yang namanya intelektual, tetap saja perlu pengakuan publik yang lebih luas. Inilah yang mungkin hendak digapai tim UGM & UI.

Coba periksa siapa yang terlibat di tim UGM & UI itu. Mengapa hanya mereka yang terlibat dan bukan figur-figur lain yang selama ini sudah beroleh pengakuan luas?

Karenanya, penelitian dan seminar hasilnya di Hotel Sultan itu tak bisa dikatakan melulu untuk melayani kepentingan Asian Agri, tapi boleh jadi juga dijadikan ajang tim UGM & UI untuk beroleh pengakuan yang lebih luas.

Apakah kelakuan tim UGM & UI itu nantinya akan diikuti oleh para peneliti nekat lainnya? Walahualam.