……. Dan yang lebih penting lagi, temukanlah pembunuhku! Karena meski kau menguburku di makam yang paling agung sekalipun, selama bajingan itu tetap bebas berkeliaran, aku akan menggeliat-geliat resah di dalam kuburku, menanti dan merasuki kalian semua dengan ketidak-percayaan. Temukan pembunuh laknat itu ……
(Namaku Merah Kirmizi, Orhan Pamuk, Serambi Ilmu Semesta, 2007)
Wartawan itu labil. Kadang nggenah. Tapi lebih sering gendeng. Mungkin ini karena dagangan mereka anjing. Anjing khusus lagi. Bukan anjing biasa. Bukan anjing penggigit orang, tapi anjing yang digigit orang. Bagaimana anjing bisa sebodoh itu? Itulah gendengnya wartawan. Anjing gombal kok jadi dagangan.
Kegendengan wartawan itu, misalnya, dirayakan Kompas hari ini (28 Juni 2008). Jadi headline lagi. Mosok krisis listrik karena konsumsi. Ini aneh. Umumnya perusahaan bungah jika konsumen menggilai produknya. Berarti produk itu laris. Tapi ini laris malah krisis. Laris menyebabkan krisis. Laris bukan berkah, tapi bencana. Luar biasa aneh.
Kalau itu menimpa perusahaan gombal-gombalan, bisa saja keanehan itu terjadi. Tapi ini PLN. Monopoli lagi. Absurd. Monopoli, berarti produknya di pasar tanpa saingan. Lalu produk itu laris. Tapi kelarisan itu kemudian dikutuki. Lalu, konsumen disalahkan. Mereka dianggap meminta terlalu banyak. Piye to iki?
Tapi, dasar wartawan gendeng. Jauh lebih mending pedagang ”seng-su”. Mereka ini masih selektif memilih anjing yang hendak didagangkan. Anjing sakit, anjing gombal, atas nama kesehatan konsumen seng-su, pasti disortir. Tapi wartawan? Apalagi wartawan gendeng? Justru anjing gombal yang didagangkan.
****
Untungnya kesehatan konsumen umumnya terjaga. Ini lebih karena akal sehat. Berdasarkan rahmat pemberian Tuhan itu – dan ini yang menjadi pembeda dengan anjing sehat, anjing gombal dan binatang lainnya – konsumen sudah lama tahu, krisis listrik sudah terjadi sejak lama. Dan itu terjadi lebih karena pasokan seret.
Sejak awal, beberapa saat setelah SBY-Kalla nangkring sebagai bos baru negeri ini, mereka sudah berkoar hendak mengakhiri pasokan seret listrik PLN itu. Salah satunya, yang dahsyat, membangun puluhan PLTU baru milik PLN berbahan batubara. Untuk membangunnya PLN kemudian diharapkan menggandeng investor swasta.
Darimana dananya? Porsi terbesarnya disediakan sendiri oleh si investor. Tapi banyak investor ragu dengan PLN. Gimana jika nantinya PLN tak punya uang untuk mengganti uang swasta itu?
Pemerintah lalu ngeluarin jaminan. Dengan jaminan itu, jika proyek batal di tengah jalan, ada (dana) kompensasi. Kompensasi juga disediakan jika publik nantinya membayar lebih rendah dari harga yang seharusnya atas produk PLTU itu.
Yang lebih hebat lagi, pemerintah juga nanggung utang PLN. Tak cuma utang PLN ke investor. Tapi juga utang PLN lainnya agar tak mengganggu kelancaran pembayaran utang PLN ke investor. Investor mana yang tak terkiwir-kiwir?
Masalahnya kemudian adalah siapa investor swasta yang jadi mitra PLN? Yusuf Kalla konon punya calon. PLN juga punya calon sendiri yang berbeda dengan calon Kalla. Sampai kini udreg-udregan soal itu masih berlangsung. Pembangunan PLTU-batubara molor. Realisasi menutup seretnya pasokan listrik jadinya molor pula.
****
Maka kemudian muncul kembali isu krisis listrik itu. Tapi yang diblow-up – dan jadi headline berkat wartawan gendeng — bukan pasokan seret dan kegagalan SBY-Kalla dkk mengatasinya, melainkan gombalnya konsumen yang minta terlalu banyak. Konsumen jadi tertuduh. Monopoli, produknya laris-manis, tapi konsumen disalahkan.
Kalau saja Kotler – yang diekori teman-teman lokal itu – berkenan membuang sedikit saja akal sehatnya, bisa jadi dalam waktu dekat akan terbit buku barunya yang membahas keanehan itu. Tapi, isinya, berani bertaruh, dari awal sampai halaman akhir cuma ini: ”Ha-ha-ha”. Atau, ”Asyuuuu…”, kalau Kotler kebanyakan tinggal di Yogya.
Singkat kata saja. Hidup Suharto! Di dunia wadag maupun di alam baka dia akan berjaya. Siapa yang membikin jaya? Kita semua.
Maka peta masalahnya sungguh simple. Setiap kali dia dirundung masalah atau mengundang masalah maka keluarga, kroni, dan suhartois akan langsung mengukur seberapa indeks kerinduan khalayak. Hasilnya selalu positif.
Dengan momen yang sejenis para kunyuk itu juga sekalian mengkaji ulang siapa yang belum bosan jadi die harders, ingin Suharto diadili dan seterusnya. Jumlahnya ternyata semangkin berkurang.
Siapa yang salah? Justru bukan suhartois tapi orang-orang yang terjebak oleh situasi kerikuhan dan bingung menakar nilai-nilai daripada kemanusiaan, serta (tentu saja) mitos tentang demokrasi.
Siapa paling bersalah? Tentu saja para presiden penerus Suharto. Mereka selalu terjebak dalam salah tingkah sehingga mati kutu. Dari (apalagi) Habibie, Wahid, Megawati, sampai (terlebih-lebih) Susilo, ya sama saja.
Sejujur-jujurnya dan selempang-lempangnya para penerus, mereka selalu terjebak dalam asas legalitas dan pembagian kekuasaan.
Legalitas menyangkut asas praduga tak bersalah. Pemisahan kekuasaan atawa trias politica atawa separation of power menyangkut paham bahwa eksekutif tidak boleh mencampuri lembaga peradilan.
Sebetulnya itu sebuah gagasan dan mitos yang indah lagi mulia. Celakanya, dari penerus ke penerus presiden, lembaga penuntut bernama Kejaksaan Agung tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pucuk eksekutif.
Kalau pun eksekutif terlalu ngotot, bahkan menempatkan jaksa agung pilihannya sendiri, silakan menuai risiko dari pembangkangan sampai arsip hilang — bahkan ruang terbakar.
Mencoba lebih jauh dengan mengabaikan asas legalitas? Bakalan dicap sebagai diktator penerus Suharto yang abai hukum dan buta demokrasi.
Hasilnya? Ya seperti hari-hari ini. Semua orang tersandera.
Jalan keluar? Cul de sac — kecuali tiba-tiba kaum tersandera dijangkiti virus menjadi serigala. Tapi bisa saja setelah jadi serigala mereka akan saling terkam dan saling koyak.
Jangan menangis, Indonesia. Kucintai kau dengan rindu, kesal, dan sumpah serapah.
