semprul sontoloyo

Di tengah krisis global begini adalah tepat jika kita rajin bersyukur. Bukan hanya karena banyak orang tak bosan-bosannya bilang indikator ekonomi dan bank kita bagus. Atau, soal antisipasi pemerintah yang terkesan rapi dan serius. Tapi, mungkin, pertama-tama, kita harus bersyukur karena ekonomi negeri ini tak dipasrahkan ke anak-anak di Tempo.

Coba Anda periksa apa yang mereka tulis di “opini redaksi”-nya itu (Tempo, 3-9 November 2008, hal. 24). Di tengah aneka desakan yang meminta SBY dkk menurunkan harga BBM (bersubsidi), Tempo malah mengusulkan agar subsidi BBM sekalian saja dicabut.

Bagi Tempo, adalah tak bijaksana jika harga BBM bersubsidi – gara-gara harga minyak dunia merosot – lalu diturunkan. Tak bijaksana pula, jika nantinya harga BBM itu dinaikkan lagi ketika harganya di pasar dunia merangkak naik. Yang bijaksana, menurut mereka, ya itu tadi, subsidi BBM dihapus saja.

Lalu, sore kemarin, masuk SMS seorang teman yang mengomentari “opini redaksi” Tempo itu. “Sebagai hamba setia neo-lib sudah sepantasnya begitu,” begitu bunyi SMS itu. Dan teman ini adalah awak Tempo yang mengaku bukan siapa-siapa. Apalagi neo-lib.

Macam-macam kepala, aneka pula suaranya, itu biasa. Biasa pula, jika lalu ada yang dominan, sementara yang lain tak dapat tempat. Jadinya, SMS teman itu kiranya cuma hendak mengabarkan, bahwa hal-hal yang biasa itu – dan terjadi di mana pun – sedang terjadi di Tempo. Dan mungkin dengan cara yang biasa sekali.

Ditinjau dari pasar istilah, negeri ini adalah negeri yang tegas. Zakelijk. Betapa tidak? Di sini, maling ya maling. Tak kurang, tak lebih. Tak pernah ada istilah bagi maling yang budiman. Jadinya, kalau ada maling yang ternyata oleh konsumen istilah di sini dianggap budiman, kita mesti memakai istilah impor: Robin Hood.

Di sekitar kenaikan harga BBM bersubsidi beberapa waktu lalu, Robin Hood itu banyak aksinya. ”Ini sistem Robin Hood dipakai. Ambil dari yang kaya untuk yang miskin,” kata Yusuf Kalla. Faisal Basri juga bilang begitu. ”Dengan menaikkan harga BBM, kita mengambil uang dari orang kaya untuk diberikan kepada si miskin”.

Tapi, saat ini, pasti para Robin Hood itu sedang kehilangan kerjaan. Bukannya nafsu merampoknya hilang, tapi karena memang tak ada lagi yang mesti dirampok. Jika di sana ada dalang kehilangan cerita, ini mungkin rampok kehilangan barang jarahan. Atau, tepatnya, rampok kehilangan panggung.

Kemarin, menurut para Robin Hood itu, karena harga minyak dunia tinggi, maka dana subsidi BBM (di APBN) melambung pula. Ini bahaya. Selain itu, mereka juga beranggapan, dana subsidi itu hanya menguntungkan orang kaya. Mereka punya data. Data itu menunjukkan, volume pemakaian BBM bersubsidi orang kaya jauh lebih besar ketimbang orang miskin.

Lalu, seperti diketahui, subsidi BBM itupun dipotong. Caranya, harga BBM bersubsidi dinaikkan. Potongan itulah, menurut Robin Hood itu, yang diambil dari orang kaya dan kemudian diberikan pada orang miskin.

Tapi belakangan, gara-gara krisis keuangan global yang dipicu AS, harga minyak dunia terus-menerus merosot. Bahkan saat ini jauh lebih rendah ketimbang asumsi yang dipatok pemerintah. Padahal, selama ini, subsidi BBM ada (hanya) karena asumsi pemerintah yang lebih rendah dari harga minyak dunia.

Ini berarti saat ini sebenarnya tak ada lagi subsidi BBM. Lha apanya yang mau disubsidi, wong subsidi itu terjadi gara-gara asumsi harga pemerintah lebih rendah ketimbang harga minyak dunia. Lalu, karena tak ada subsidi berarti saat ini tak ada lagi yang bisa dirampok.

Luar biasa yak krisis global ini. Rampok aja jadi nganggur.

Inilah bedanya resto itu dengan SBY. SBY dkk hanya bisa menaikkan harga. Ia tak bisa menurunkan lagi sekalipun harga BBM di pasar dunia menurun terus. Alasannya bukan “opportunity loss” lagi. Kali ini, seperti dibilang Sri Mulyani (Kompas, 25 Oktober, hal.1), kondisi ekonomi global yang tak menentu karena lagi krisis.

Memang, karena krisis maka permintaan minyak turun. Ini yang membuat harga minyak jatuh. Tapi diyakini, harga minyak akan naik lagi jika situasinya membaik. Pemerintah, menurut Sri, juga tak bisa bikin harga BBM bersubsidi berubah-ubah. Ini akan mengacaukan itung-itungan APBN. Dan itu hanya akan menambah ketak-pastian.

Selain itu, kalau alasan agar BBM bersubsidi turun supaya industri bisa bernapas, menurut Sri, adalah keliru. Pasalnya, BBM industri selama ini bukan BBM bersubsidi. BBM mereka berharga pasar. Gimana jika alasannya agar daya beli masyarakat meningkat? Moga-moga Sri tak menjawab dengan, “Kan sudah ada BLT dan sekian operasi pasar?”.

Yang jelas, itung-itungan Kurtubi (Kompas, 25 Oktober, hal.1) misalnya, bahwa ada sekian trilyun “dana lebih” di APBN gara-gara harga minyak dunia turun (jauh lebih rendah ketimbang asumsi SBY dkk), diprek-kan. Tak diambil peduli. Jadinya, mirip Pontius Pilatus. Apa yang sudah tertulis tak bisa diubah. Sekali naik, tak bisa turun lagi.

Es Eny tak se-ndesit itu. Konon pusatnya Magelang. Di Yogya, kalau tak salah ada 2 cabang. Satunya di Sagan, daerah pemukiman di Yogya yang belakangan penuh toko. Dagangan Eny macam-macam. Relatif bersih, terjangkau dan prasmanan. Sayangnya, jika matahari lagi terik, seluruh ruangan terpanggang. Konsumen kringeten bukan karena sambal, tapi sumuk, muk.

Seminggu sebelum dan setelah Lebaran kemarin, di meja kasir ada tulisan “Harga Khusus Lebaran”. Lebih murah? Bukan. Lebih mahal dari biasanya. Menurut mbak kasir, daripada tak menaikkan harga, dengan resiko jatah porsi konsumen berkurang, Eny memilih menaikkan harga agar porsi konsumen tetap. Tapi sekarang tulisan itu tak ada lagi. Harga kembali normal. Yang semula tertulis tak berlaku lagi.

Tentu, SBY dkk tak sedang mengelola restoran. Meskipun di situ juga banyak orang makan-minum, tukan suplai, kontraktor, tukang ngamen, tukang parker, plus kasir, para bos dan pelayan. Inilah dunia gelap BBM. Sampai-sampai DPR perlu menggelar Hak Angket (lihat postingan “Angket Gombal”) segala untuk menguaknya. Gimana hasilnya? Halah!