semprul sontoloyo

Ekonomi rakyat (ER). Ini memang dagangan menarik. Apalagi buat pemilu. Prabowo Subianto “milih” petani. Megawati Soekarnoputri bergadang “sembako murah”. Siapa lagi menyusul, hayo? Masih banyak sekali lho diferensiasi produk yang bisa dibikin dari “pasal 33” itu.

Pasal itu sakti mandraguna. Apa saja, kalau mau, bisa dijebrusin ke situ. Apa saja, kalau mau, bisa dikeluarkan dari situ. Ajaib memang.

Tapi, yang namanya “ngendas-ndasi” dimana pun selalu saja ada. Busyet, tapi tak apa. Dan itu perlu. Untuk itu, mereka – para “pengendas” — ini lalu dengan gagah, sekali pun klise, menyergah Prabowo dkk dan sekian pengusung ER lainnya dengan ini: detailnya gimana?

Mereka berharap Prabowo dkk bisa bikin rincian komprehensif dari konsep gede itu sehingga tak berhenti sebagai matafora belaka, tapi bisa aplikabel dan langsung bisa jreng.

Tapi, apakah rincian ER yang komprehensif dan langsung jreng itu perlu?

Mungkin, bagi banyak orang — atau setidaknya, tidak sedikit pihak — persoalannya bukan itu. Mereka ini tak menuntut agar Prabowo dkk menjadi Hatta, Sarbini atau Mubyarto. Mereka mau kok ide besar itu tetap berhenti sebagai ide belaka. Mereka maklum, ini pemilu.

Bagi mereka barangkali yang penting adalah ini. Bagaimana Prabowo dkk – para pengusung ER lainnya – akan memperlakukan aneka “keterlanjuran” yang terjadi di negeri ini. Misalnya saja, soal utang luar negeri. Utang dalam negeri beserta BLBI-nya. Kontrak migas. Dan sekian keterlanjuran lainnya.

Bagi mereka ini, begitulah negeri ini kini. Ia bukanlah negeri yang dulu lagi, ketika ER (semestinya) bisa relatif lebih mudah dijabarkan ketimbang kini. Kini, negeri ini, suka tak suka, sudah terjerat dengan sekian keterlanjuran. Dan itu mengikat. Setidaknya beresiko jika hendak main-main dengannya.

But don’t play with me, ‘cause you play with fire. Kata Mick Jagger di Play With Fire (Out of Our Heads, 1965). Peter Tosh di Stepping Razor (Equal Rights, 1977) bilang,

If you wanna live/Treat me good/If you wanna live, live/I beg you treat me good/I’m like a walking razor/Don’t you watch my size/I’m dangerous/Said I’m dangerous ……

Selama ini, ketika ER – dan umumnya semua hal yang dikaitkan dengan “pasal 33” – dilansir yang terjadi adalah aneka ketak-ramahan atas keterlanjuran itu. Bahkan marah. Lalu ada haircut. Lalu ada odious debt. Batalkan “surat lunas” BLBI. Batalkan MSAA/MIRNA. Usut dan bongkar BLBI dari awal. Kejaksaan nggak layak, ganti saja dengan KPK. Migas? Nasionalisasi saja! Dll, dll.

Begitulah tak ramah itu. Begitulah marah itu. Dan haruskah rasa takut dan cemas atasnya menjadi dosa? Sekali pun itu dikemas dengan “untuk negeri ini yang lebih baik”, bagi banyak orang, itu tetaplah ketak-ramahan. Itu tetap saja marah atas aneka keterlanjuran.

Benar, ingatan publik itu pendek umurnya. Tapi itu ingatan. Belum tentu mata. Apalagi mata hati. Baginya, Mei 1998 tak gampang untuk tak diingat. Tak gampang tak menjadikan cemas tak muncul. Mosok, cemas kemarin saja belum hilang, kini muncul cemas baru gara-gara ER?

Tapi sekiranya Prabowo dkk bisa lebih ramah ketimbang Kwik Kian Gie, atau Rizal Ramli dkk, mungkin segalanya menjadi lain. Paling tidak, Prabowo (akan) menjadi berbeda dengan para pengusung ER selama ini ketika berhadapan dengan keterlanjuran negeri ini.

Ya, seandainya saja Prabowo bisa memutus rantai ketak-ramahan dan kemarahan itu. Dan benar, itu hanya perlu sedikit akal sehat saja, kok.

Jika itu terjadi, maka mareka yang gampang cemas itu — sekali pun mungkin tak memilih Prabowo — akan mendukung Prabowo maju sebagai Capres. Mereka juga akan terus mengenangnya ketika selepas pemilu nanti Prabowo menjalani hari-harinya sebagai orang biasa. Bukan sebagai Presiden atau Wapres.

Anak polah bapa kepradah. Di tangan U2 itu jadi Daddy’s Gonna Pay for Your Crashed Car (Zooropa, 1993). Daddy wont let you weep/Daddy wont let you ache/Daddy gives you as much as you can take……Daddy’s with you what ever you are/Daddy’s is a comfort/Daddy’s hold your hand right up to the end.

Lalu, banyak cemooh. Negara disuruh minggir. Tapi ketika terjadi krisis, negara direngeki. Dan rengekan itu manjur. Maka ada BLBI. Juga kini lagi-lagi negara yang menyediakan dana untuk mendongkrak harga saham (buy-back saham BUMN) dan membantu likuiditas bank. Akibat 3 Perpu baru – JPSK, revisi UU BI dan LPS – jika benar nanti terjadi rush, negera juga mesti menyediakan sekian trilyun lagi.

Belum lagi rengekan jaminan full dana nasabah di bank. Kalau cuma Rp 2 milyar dianggap kurang. Pasalnya, di negeri tetangga dijamin full. Dikhawatirkan, para kaya akan memindahkan uangnya ke bank tetangga.

Memang, teorinya, bank-bank itu sendiri yang akan mbayar jaminan itu, lewat premi yang mereka bayarkan secara periodik ke negara plus aset-asetnya jika ia bangkrut. Tapi, berdasarkan pengalaman BLBI – yang konon beban di APBN baru akan impas pada 2020 — negara dululah yang akan menalanginya (bail-out).

Lebih serem lagi, kalau kasus BLBI nanti terulang plek. Bukan hanya dana nasabah yang dijamin full, tapi juga semua kewajiban bank yang lain. Ini gak mungkin terjadi? Apa jaminannya? Fundamental ekonomi dan bank kuat? Dulu, beberapa menit sebelum krisis 1997/1998 benar-benar menerjang, soal fundamental kuat itu juga banyak dilansir.

Mungkin keyakinan fundamental kuat itu bisa dipakai untuk mengabaikan Indover. Toh bail-out itu akan dibiayai BI sendiri dengan salah satu jenis cadangan-nya. Tapi, gimana jika ternyata lebih dari Rp 7 trilyun? Gimana jika itu akan menggerogoti modal BI? Siapa yang harus “nyuntik” BI? Belum lagi, gimana kalau masih banyak rekening bank lokal yang ternyata belum masuk hitungan?

Tapi, sudahlah. Masih ada si Daddy. Dan jangan lupa, Bapak itu bukan melulu tempat penampungan rengekan keuangan dan bisnis. Politisi pun merengek. Juga Sultan dan para pendereknya. Hanya saja kemasan dagangnya lain. Sejarah, “ijab kabul” Yogya dengan Indonesia, dan entah apalagi. Tapi, intinya sama: biaya krisis.

Politik itu mirip bola sodok. Sodok di sini agar bola yang di sana pun kena. Kali ini, yang disodok Gub(ernur ) BI. Sementara bola di sana yang disasar adalah reshuffle kecil-kecilan di posisi menteri ekonomi.

Selama ini santer terdengar kabar – sekalipun, biasa, ditampik oleh ybs — Yusuf Kalla & Golkar (KaGol) tak puas dengan jatah kadernya di kabinet. SBY dianggap pelit. Tapi ngotot terang-terangan memaksa SBY merombak kabinet, apalagi sekarang-sekarang ini, bisa-bisa malah merusak citra KaGol.

Maka, calon pengisi kursi GubBI-lah yang kemudian dimainkan. Agus Martowardojo dan Raden Pardede dianggap gombal dan ditolak. Bagaimana dengan Boediono, usulan baru SBY? Nah, ini dia, bola yang disasar KaGol. Pucuk dicinta ulam pun tiba.

****

Jika Boediono ke BI, maka KaGol bisa menyetor kadernya untuk posisi yang ditinggal Boediono, atau posisi bekas Sri Mulyani jika SBY menunjuknya sebagai Menko Perekonomian. Bagaimana kalau Sri merangkap Menkeu dan Menko Perekonomian? No way, begitu suara KaGol.

Kedua orang itulah, utamanya Boediono, yang selama ini bikin Kalla geregetan. Program percepatan pembangunan infrukstruktur dan pengadaan pembangkit listrik batubara, misalnya – yang mensyaratkan adanya jaminan pemerintah – oleh keduanya terkesan selalu dikritisi. Mereka dianggap terlalu keras nginjak rem.

Keluarnya Boediono dari kabinet, apalagi jika kader KaGol berhasil menggantikannya, jelas akan membuat kekuatan penginjak rem itu berkurang. Setidaknya kekuatan KaGol di menteri yang ngurusi ekonomi bertambah, karena selama ini sudah ada Paskah Suzzeta yang nongkrong di situ.

****

Masuknya Boediono ke BI juga akan mengamankan UU baru BI (UU No 3 Tahun 2004 tentang “Perubahan atas UU 23/1999 tentang BI”), yang lahir ketika Boediono sebagai Menko Perekonomian Menkeu di jaman Megawati. Bisa dikatakan, Boediono yang bikin, setidaknya ia ikut OK atas berlakunya UU itu.

Di UU baru itu, salah satu yang dahsyat adalah soal Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga inilah yang akan menjadi bos baru, menggantikan BI, bagi seluruh bank-bank di negeri ini. Dan OJK harus kelar paling lambat 2010 ini.

Selama ini Burhanudin Abdullah dan orang-orang BI merasa tak sreg dengan OJK. Bisa dimaklumi. Pasalnya, OJK akan mempreteli kewenangan BI menjadi tinggal ngurusin soal moneter doang. Lebih celaka lagi, di UU baru itu, moneter pun harus mengikuti fiskal (bikinan pemerintah). Tak bisa ditentukan BI sendiri.

Karenanya, Burhan dan BI melawan. Misalnya, lewat aneka aturan yang didesain berdasarkan ide besar BI, yakni Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Aturan yang malah membingungkan bank. Wong mau habis perannya sebagai pengatur (pada 2010), lha kok BI malah bikin aturan yang ndakik-ndakik.

****

Maka wajar jika KaGol saat ini getol mendukung Boediono sebagai GubBI yang baru. Boediono ke BI, maka jatah tambahan kursi di kabinet di tangan. Sebagai Menko Perekonomian atau Menkeu (jika Sri nanti di Menko Perekonomian), terserah.

Dan setelah ini selesai, tentunya masih ada lagi sasaran yang lebih serem. Yakni, Ketua OJK yang akan mengatur bank-bank di negeri ini.

Bagaimana dengan penyodok lain? PDIP, misalnya. Mungkin karena lambangnya ”banteng”, jadinya asal sodok. Kabarnya, partai ini akan menjegal usulan masuknya Boediono ke BI dengan kasus BLBI. Ini ndagel banget. Lha wong keluarnya surat ”bebas/lunas” BLBI kemarin itu terjadi di jaman Megawati je.