semprul sontoloyo

Headline Kompas hari ini seperti itu mungkin karena wartawannya salah mengambil angel saja atas pernyataan Boediono. Dikabarkan Boediono meminta masyarakat mau melepas dolar-nya. Ini perlu agar cadangan devisa aman. Selain itu, masyarakat juga (sudah) untung banyak jika dolarnya dilepas sekarang.

Tapi mosok to bos otoritas moneter jadi terkesan putus asa begitu? Sudah tak adakah cara lain sampai-sampai harus meminta-minta seperti itu? Benarkah semua jurus sudah dikeluarkan dan tinggal masyarakat saja yang belum rela melepas dolar?

Atau, jangan-jangan, dengan pernyataan pilu itu, Boediono sebenarnya hendak menyatakan sesuatu yang lain? Tapi, apa ya?

Bagaimana jika dengan pernyataannya yang mengharukan itu Boediono sedang menyasar sejumlah BUMN yang bukan saja tak mau melepas dolar, tapi juga terus berburu dolar?. Memang, untuk keperluan saat ini dolar mereka cukup. Tapi mereka harus beraga-jaga untuk keperluan mendatang. Jadinya dolar terus diburu.

Lho, bukankah keperluan dolar BUMN dikontrol BI? Justru di situlah letak soalnya. Bagaimana kalau dengan pernyataan itu Boediono hendak menyatakan bahwa kontrol itu tak efektif? Atau lebih serem lagi, sekalipun sudah dikontrol, saat ini juga marak pasar gelap dolar yang jadi alternatif untuk mendapatkan dolar. Dan berapa pun harganya dibeli.

Atau, lewat pernyataan itu, Boediono sedang menawarkan solusi terkait dengan cadangan devisa yang tak lagi dianggap cukup? Akan ada langkah drastis? Rezim devisa bebas berakhir? Boediono sedang berubah? Terlebih lagi, apakah itu bukannya malah akan semakin membahayakan cadangan devisa?

Atau, untuk mengamankan devisa, selain perlu stand by loan yang sekarang sedang diburu SBY ke para mitranya di G-20, ada pula keinginan untuk mengundang kembali IMF dengan suntikan utang untuk memperkuat devisa? Taruhlah IMF masuk lagi kesini tanpa LoI. Apakah ini tak membuat SBY seakan menjilat ludahnya sendiri?

Pasalnya, SBY sudah mengusir IMF. Beberapa waktu lalu, utang negeri ini ke IMF semua sudah dilunasi oleh SBY. Padahal belum waktunya jatuh tempo. SBY dan banyak orang memaknai pelumasan itu sebagai simbol kemandirian. Lalu, di KTT Asem kemarin, SBY bilang, silakan negara lain minta bantuan ke IMF. Tapi Indonesia nggak.

Ah, moga-moga saja headline Kompas hari ini keliru. Boediono sebenarnya nggak ngomong apa-apa. Atau, kalau pun ngomong tak seperti yang dikutip Kompas.

Dikabarkan G-20 tak akan menghasilkan kesepakatan bulat gimana menjinakkan krisis global. Gara-garanya, AS dan UE berbeda pendapat. UE menyalahkan AS sebagai penyebab krisis. UE juga ingin ada sistem baru. AS ngaku pemerintahnya salah sehingga ada krisis. Tapi AS (Bush) tak ingin ada sistem baru.

Gimana kita? Bisa dibilang, sikap negeri ini lebih dekat ke UE. Tapi, selain itu, ada kabar – utamanya dari media lokal — usulan RI beroleh keplok di G-20. Menurut Indonesia, krisis global bikin susah banyak negara berkembang. Padahal mereka tak salah. Sudah hati-hati mengelola perekonomian, tapi toh tetap kena imbas juga.

Karenanya Indonesia usul, gimana G-20 membantu “negara tak bersalah” itu. Lalu, apakah hanya gara-gara mengusung usulan “mulia” itu saja Sri Mulyani dan SBY datang ke G-20? Untunglah, mereka tak senaif itu. Pasalnya, menurut mereka, “negara tak bersalah” itu (salah satunya) adalah Indonesia.

****

RAPBN 2009 kelar medio Agustus lalu. Berapa pemasukan, pengeluaran, dan berapa defisit rapi disusun. Defisit dibiayai utamanya dengan jualan obligasi. Sisanya, ditutup utang luar negeri (LN). Dasar penusunan APBN itu adalah sekian asumsi. PDB sekian, inflasi, sukubunga, harga minyak sekian dll. Rapi jali.

Itu yang dimintakan persetujuan DPR. DPR dan pemerintah kemudian terlibat mengatik-utik angka-angkanya. Lagi asyik-asyik kutak-kutik, gak taunya ada krisis. Gimana ini? Padahal, RAPBN itu harus segera jadi UU. Kalau nggak, UU APBN 2008 yang akan dipakai. Gawat?

Nggak juga. Tenang. Maka, seperti yang kita tahu, disahkanlah UU APBN 2009 (plus asumsi) dengan angka-angka yang sangat optimistik. PDB, misalnya, tetap tinggi (6%). Kurs Rp 9.400/dolar, sububunga 7,5%, dan inflasi 6,2%. Enjoy aja. Defisit juga tetap aja sebagian besar akan dibiayai dengan obligasi. Pendeknya, business as usual.

****

Orang bilang krisis akan lama. Lalu, gimana mungkin SBY dkk berani mematok PDB, kurs Rp dan inflasi seoptimistik gitu? Juga soal penutupan defisit. Apakah obligasi kita akan laku? Pasalnya, untuk nutup krisis, AS juga jualan obligasi. Apakah kita bisa ngalahin daya tarik AS? Kalau bisa, berapa bunga yang harus kita patok. Apa nanti kita kuat mbayarnya?

Hus! Mari kita putar aja Numb (Zooropa, 1993). Di situ U2 mengajari segala macam don’t. Don’t think, don’t move, don’t ask, don’t worry, don’t crawl, don’t move, don’t eat, don’t spill …

Lalu, setelah ngantuk bersama grenengan The Edge itu, mari kita lihat akrobat ini. Di UU APBN 2009 ada klausul “stand by loan”. Ini utang LN baru. Dadakan. Besarnya sekitar US$ 2 milyar. Ini bukan utang LN yang sebelumnya sudah dianggarkan untuk menutup sebagian defisit. Karena dadakan, maka jelas belum ketahuan darimana utang itu bisa didapatkan.

****

Yang pasti, stand by loan itu baru akan dipakai jika, antara lain, “terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asumsi makro lainnya yang menyebabkan turunnya penerimaan negara dan/atau meningkatnya belanja negara secara signifikan…”

Artinya, sekian ke-optimistik-an itu bisa dikatakan semu belaka. PDB 2009 dipatok 6,0%, gak pa-pa. Kurs Rp 9.400/dolar dan inflasi 6,2% juga tak soal. Toh kalau meleset masih ada stand by loan. Akrobat tampaknya memang perlu. Apalagi di tahun pemilu.

Maka demi beroleh stand by loan itulah SBY dan Sri Mulyani harus datang ke G-20.

Boediono? Seharusnya ia juga datang. Tapi mungkin ia lagi sibuk meyakinkan pasar bahwa cadangan devisa di BI masih OK buat nglayani pemburu dolar. Menurut detik.com (mengutip situs BI), per Oktober 2008 cadangan devisa “tinggal” US$ 50,580 miliar. Padahal September masih US$ 57,108 milyar. Berarti dalam sebulan turun US$ 6,528 miliar gara-gara setan dolar.

Selain itu, sangat boleh jadi, kesibukan Boediono belakangan makin tambah lagi karena tugas GubBI ternyata bertambah satu. Dan lumayan serem. Yakni, menangkap penyebar rumor rush di Bank Century dan bank-bank lain yang nyata-nyata (bukan rumor) sedang dilanda kesulitan likuiditas.

Satu ke sana, satunya lagi ke sini. Beatles bilang, “You say stop, I say go. You say goodbye, I say hello”. Mungkin begitulah SBY. Dua kakinya mesti dibagi. Ke sana dan ke sini. Cuma, apa boleh buat, tak bisa imbang. Sementara ini terkesan, ia lebih berat ke Boediono & Sri Mulyani ketimbang ke pedagang.

Boediono dan Sri. Mereka inilah sejoli di kabinet. Mirip Abdel dan Temon, tayangan lucu di salah satu TV swasta itu. Dominan. Dan pasti ger. Tapi ketika sutradaranya coba-coba memasukkan Udin dan Belo, maka dagelan jadi tak lucu lagi. Apalagi Udin. Dagelan kok mengandalkan kemudahan. Slap-stick melulu.

Di tengah krisis global sekarang ini, seperti Abdel dan Temon, sejoli kabinet itu juga harus “bersaing” dengan sejoli lain. Bukan Udin bukan Belo. Bukan pula Aburizal Bakrie dan Yusuf Kalla. Tapi, 2 sejoli yang selalu jadi hantu bagi negeri ini. Hantu itu adalah kurs Rp dan inflasi. Rp jeblok, sementara inflasi tinggi.

Lalu, banyak orang bilang, “Buka sejarah. Hantu itu datang dan datang lagi karena Rp tak dipatok dan devisa pun bebas”. Hari-hari ini sudah mulai banyak pihak yang meneriakkan sejarah itu. Tapi, mosok to, jadi mirip Sultan? Andalannya sejarah. Yogya lagi.

Entah sudah berapa kali para pedagang minta agar sukubunga bank turun. Jika itu terjadi akan membantu sektor riil. Likuiditas (untuk kredit) gak seret lagi. Apalagi, di mana-mana, di tengah krisis begini, umumnya sukubunga turun. Di sini malah dipatok tinggi-tinggi. Gimana nih? Anomali? Dst, dst.

Mungkin sejoli itu lalntas saling kedip. Setengah berbisik Boediono bilang, apa perlunya bunga turun? Kalau alasannya untuk memperlancar kredit, bukannya saat ini posisinya sudah keterlaluan lancarnya? Kalau bunga turun, dan kredit makin lancar, tapi inflasi jadi tambah tinggi, bagaimana?

Benar ada sekian trilyun dana APBN (anggaran departemen) yang bisa ditempatkan di bank untuk nambah likuiditas. Tapi mosok lalu semua di sok di situ. Depkeu yang seleksi, departemen mana yang benar-benar siap. Kalau belum siap, gak usah. Tanpa seleksi dan digelontorkan begitu saja, atas nama likuiditas, jadinya ya inflasi tinggi. “Begitu kan, Sri? Yang ditanya pun mantuk.

Sri mantuk lagi ketika sejolinya itu meneruskan bicaranya. Daripada malah mengerek inflasi, lebih baik dana APBN itu dipakai buat mereka yang berburu dolar. Berapa mereka minta, kita penuhi. Ini gak bikin inflasi sekalian juga buat ngerem kejatuhan Rp. Pemakaian devisa juga bisa dibatasi untuk memenuhi permintaan para setan dolar itu.

Lho, mosok cuma ngurusi setan?

Kini giliran Sri yang ngomong. Emangnya sekarang ini urusan apa kalau bukan urusan setan? Semua indikator kita bagus lho. Tapi, tak ada jaminan, akan bagus terus kalau setan itu tak diurus semestinya. Atau, gini aja dah. Pilih mana. Kami yang ngurus, atau serahkan saja ke Udin dan Belo?

Dan mungkin, SBY segera lari ke TV. Ia tak mau ketinggalan nonton Abdel & Temon yang muncul hampir setiap hari. Lalu nyanyilah mereka. Ku bukan superstar kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal… Kamu bukan super kamu bukan star. Kalau digabungin kamu bukan superstar….. Lho, kenapa? Mike-nya ketelen!

Genderang perang melawan SBY mulai ditabuh. Penabuhnya Paskah Suzetta (Meneg PPN/KaBappenas). Dan itu dilakukan hanya beberapa jam setelah dirinya masih diberi kesempatan duduk di kabinet SBY. Memang, bukan serangan langsung ke SBY. Tapi hakekatnya sama saja. Pasalnya, Boediono yang diserang.

Boediono, selain Sri Mulyani, adalah orang-orang kepercayaan SBY untuk mengawal ekonomi negeri ini. Keduanya duduk di posisi kunci. Boediono semula Menko Perekonomian. Sri Menkeu-nya. Lalu, ketika Boediono digeser jadi GubBI, Sri Menko Perekonomian sambil tetap sebagai Menkeu.

Jadi fiskal dan moneter ada digenggaman SBY. Di sektor riil juga ada SBY, lewat Mari Pangestu (Mendag) dan Mohamad Lutfi (BKPM). Hanya saja, untuk pos lainnya SBY harus berbagi dengan Golkar dan parpol pendukung lainnya. Misalnya saja, Fahmi Idris (Menperin), Sofyan Djalil (Meneg BUMN) atau Erman Suparman (Menakertrans).

Memang, konon, ada kesepakatan SBY dan Yusuf Kalla dalam berbagi wewenang. SBY politik, sementara Kalla ekonomi. Mungkin kesepakatan ini menjadi soal penting. Tapi yang jelas, urusan keseharian fiskal dan moneter ada di tangan orang SBY. Plus sebagian urusan sektor riil.

****

Selama ini jarang ada kritik terang-terangan ke BI – dan bocor ke pers — yang berasal dari pemerintah. Kalau pun ada, paling cuma dari Kalla. Itu pun lebih karena sifatnya yang ceplas-ceplos selain adanya kewenangan untuk ngurusi ekonomi berdasarkan kesepakatan SBY-Kalla di atas.

Tapi, kini, selain Kalla, Paskah – yang juga berasal dari Golkar — pun mengritik kebijakan BI, hanya beberapa jam setelah ia dapat kepastian tak didepak dari kabinet SBY.

Seperti diketahui, SBY sudah memutuskan, Paskah – juga MS Kaban – akan dinon-aktifkan dari kabinet jika ke-2nya jadi tersangka dalam kasus tadah-menadah dana ”perlawanan” BI. Mereka baru didepak dari kabinet jika pengadilan memutus bersalah. Artinya, paling tidak untuk sementara ini Paskah dan Kaban aman.

Soal kritik Paskah ke BI sebenarnya bukan barang baru. Persis plek dengan apa yang selalu dilontarkan Kalla. Yakni, kecenderungan BI yang bisanya cuma menaikkan bunga bank (lewat BI Rate) untuk meredam inflasi. Tingginya sukubunga inilah yang membuat sektor riil tambah sulit bergerak.

Sekalipun begitu, kiranya penting untuk dicatat, ada perbedaan nuansa antara kritik Paskah dibanding Kalla. (1). Menurut Paskah (Kompas, 8 Agustus 2008, hal 18), kebijakan BI itu kebijakan kuno. Kuno. Istilah yang nampaknya tak pernah dilontarkan oleh Kalla, betapa pun ia sedang kesel banget dengan kebijakan BI itu.

(2). Kritik Kalla ke BI – sampai bisa bocor ke pers – terjadi ketika BI masih di bawah Burhan (Burhanuddin Abdulah). Tapi, setelah Boediono ada di BI, Kalla terkesan tak lagi berkomentar soal kebijakan BI. Mungkin karena Kalla sekarang diem maka kini Paskah yang dapat giliran gatel? Mumpung Boediono bos BI? Padahal, Paskah tak pernah kedengaran mengritik BI di jaman Burhan.

****

(3). Yang seru, ya itu tadi, kritik Paskah terlontar setelah SBY memutuskan untuk sementara tak mendepak Paskah. Padahal banyak pihak ingin agar Paskah di Yusril (Ihza Mahendra)-kan saja, dengan alasan yang oleh Eep Saefulloh Fatah dirumuskan indah sekali (Kompas, 5 Agustus 2008, hal 1).

Bahwa dengan keputusannya itu SBY kali ini sedang memelihara macan, apa boleh buat. Kemarin Yusril langsung didepak, sehingga tak jadi macan dan punya panggung untuk menyerang Sang Pawang lewat orang-orang kepercayaan-nya. Tapi Yusril memang bukan Paskah. Nasib. Mungkin karena Golkar, kini Paskah diberi kesempatan jadi macan dan punya panggung.

Setelah BI (Boediono) serangan macan itu akan kemana? Yang sangat terbuka lebar kemungkinannya — seperti yang sudah dikemukakan dalam postingan sebelumnya (Paskah Bikin SBY Mumet) – adalah menyerang Sri Mulyani (Depkeu). Amunisinya, CBS (Country Borrowing Strategy).

Isunya pun dahsyat. Pengelolaan utang luar negeri. Kebetulan beberapa capres dan parpol yang hendak menjajal kedigdayaan di pemilu 2009 nanti saat ini juga jualan dagangan yang sama. Sekalipun, mungkin karena alasan teknik jualan, dagangan itu hanya mereka kemas gombal-gombalan sebagai ”haircut” doang.

Lagi-lagi cuma seperti itu. Fundamental selalu dianggap OK. Ketika terjadi krisis, spekulan yang disalahkan. Ini persis krisis 1997 lalu. Biang keroknya spekulan. Sementara fundamental dianggap tak ada masalah. Maka, utang jangka pendek untuk proyek jangka panjang, misalnya, dianggap OK-OK aja.

Kali ini juga begitu. Ketika harga minyak gila, semantara ekonom juga ikut-ikutan menghamburkan energi menyalahkan spekulan. Menurut Tony Prasetiantono (Kompas, 16 Juni 2008), negara adidaya harus intervensi untuk menstop aksi spekulan. Sementara pemerintah negeri ini harus aktif menyuarakannya dan mendesak negara adidaya.

Tanpa usaha menghentikan spekulan, harga minyak akan semakin gila. Ini akan membuat subsidi BBM bengkak dan RAPBN 2009 tak realistis. Nggenjot pendapatan plus motong anggaran sudah optimal. Menaikkan lagi harga BBM juga sulit, karena faktor politis, pemilu 2009.

Tapi, rekomendasi itu terkesan cap bebek. Sekadar bersuara. Mungkin itung-itung merayakan eforia dunia sekitar soal aneka meeting negara industri, OPEC-NonOPEC, blow-up sinyalemen transaksi fiktif suplai-demand minyak dunia, ide winfall profit tax dan entah apalagi.

Dunia ramai lagi ngomong soal itu, maka tak ada jeleknya ikut-ikutan. Yang penting trend. Nggak afdol, nggak modis kalau nggak ikutan ngomong soal itu. Manut grubyuk. Ini perayaan. Kita bisa ikutan merayakan sambil tak peduli apakah pola pengelolaan minyak kita sama dengan peserta lainnya atau nggak.

****

Menyalahkan pihak lain memang sip. Dan ini menjadi lebih sip lagi karena ”inward looking”, sekalipun lebih realistik, terasa menyesakkan. Boediono (Tempo, 2-8 Juni 2008), misalnya, percaya pada hukum gaya berat. Ada naik ada turun. Ia percaya harga minyak akan turun. Turun jadi berapa dan kapan, itu bukan soal.

Baginya, yang penting, apa yang kita lakukan. BI, katanya, ”hanya” akan mengandalikan dampak kenaikan harga minyak (plus komoditas lain). Tapi stop sampai di situ. Tak merembet ke soal lainnya. Pasalnya, jika merembet ke hal lain, itu justru hanya akan menyebabkan keadaan tambah parah.

Yang lebih berterus terang lagi adalah Sri Mulyani (Kompas, 21 & 23 Juni 2008). Ia yakin akan terjadi equilibrium baru. Ekonomi tak akan (semudah) lagi seperti sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah. Tapi, sama seperti Boediono, baginya, yang lebih penting adalah apa yang (akan) kita lakukan.

Tapi, omongan Boediono dan Sri itu tampaknya bukan dimaksudkan sebagai konter trend gampang-gampangan selebritas lokal yang mengkambing-hitamkan spekulan. Pasalnya, saat ini banyak selebritas lokal lain yang lebih tak membumi lagi. Yakni, mereka yang percaya ekonomi negeri ini dalam waktu dekat ini bisa melejit.

****

Orang-orang seperti Yusuf Kalla, misalnya. Ia percaya, dalam situasi seperti ini, perekonomian kita masih bisa tumbuh lebih dari 6%. Luar biasa. Bisa jadi, optimisme itu bukan karena faktor Wakil Presiden atau Ketua Golkar yang kemungkinan akan maju di pemilu nanti, tapi lebih pada ketajaman hidung pedagangnya.

Seperti diketahui, selain investasi, ekspor (impor) dan konsumsi masyarakat, motor penggerak ekonomi adalah pengeluaran pemerintah. Lebih dari ekonom, kemasan Kalla soal opportunity loss begitu luar biasa. Ada kesan, kengototannya agar subsidi BBM dikurangi untuk mengamankan pengeluaran pemerintah.

Sedikit banyak pengeluaran pemerintah itu terkait dengan kelangsungan bisnisnya dan para petinggi yang sekaligus juga pedagang. Dan bisnis itu tak terkait langsung dengan daya beli konsumen. Pasalnya, pasar bisnis mereka adalah pemerintah. Misalnya saja, aneka proyek infrastruktur itu (listrik batubara, jalan tol dll).

Lebih dahsyat, beberapa proyek beroleh jaminan pemerintah. Berkat jaminan itu proyek tak bisa batal. Dijamin pula harganya ketika pemerintah mengkonsumsikannya untuk publik. Jika proyek itu dibatalkan, atau publik tak bisa bayar, pemerintah menyediakan kompensasinya. Berapa besarnya, ada di APBN. Itu ada baru di jaman SBY-Kalla.

Sampai-sampai Bos Koperasi Kopi Dangdut itu, Mas Kopdang, pun menyoroti apa yang terjadi dalam penentuan petinggi salah satu unit kecil di koperasinya. Yakni, ketika Dradjad Wibowo terlihat menjadi satu-satunya orang di Komisi IX DPR yang menolak masuknya Boediono sebagai Gubernur baru BI.

Alasan penolakan Dradjad, kata Kompas hari ini, karena Boediono dianggap penganut paham liberal, konservatif dan terpaku pada ”konsensus Washington”, suatu konsep yang dianggap tak cocok diberlakukan untuk mengatur ekonomi negeri ini. Boediono juga kurang fight untuk meminta haircut utang Indonesia ke negara donor.

Cuma anehnya, nyanyian Dradjad kali ini kok nggak bersambut yak? Tak semeriah seperti sebelumya ketika soal liberal atau neo-liberal dihembus-hembuskan. Biasanya, mereka yang mencap dirinya bukan ”lib/neolib”, selain Dradjad, akan sukarela ramai-ramai muncul.

Misalnya saja Didiek Rachbini, Kian Kwik Kian Gie, Rizal Ramli, Fuad Bawazier, atau Sri Edi Swasono. Juga orang kampus seperti Revrisond Baswir, Sri Adiningsih, atau Nina Sapti. Mereka inilah yang selama ini terkesan tak bosan-bosannya menyanyikan lagu itu-itu melulu yang bagi sebagian orang dianggap lagu basi. Kemana suara mereka?

Politik itu mirip bola sodok. Sodok di sini agar bola yang di sana pun kena. Kali ini, yang disodok Gub(ernur ) BI. Sementara bola di sana yang disasar adalah reshuffle kecil-kecilan di posisi menteri ekonomi.

Selama ini santer terdengar kabar – sekalipun, biasa, ditampik oleh ybs — Yusuf Kalla & Golkar (KaGol) tak puas dengan jatah kadernya di kabinet. SBY dianggap pelit. Tapi ngotot terang-terangan memaksa SBY merombak kabinet, apalagi sekarang-sekarang ini, bisa-bisa malah merusak citra KaGol.

Maka, calon pengisi kursi GubBI-lah yang kemudian dimainkan. Agus Martowardojo dan Raden Pardede dianggap gombal dan ditolak. Bagaimana dengan Boediono, usulan baru SBY? Nah, ini dia, bola yang disasar KaGol. Pucuk dicinta ulam pun tiba.

****

Jika Boediono ke BI, maka KaGol bisa menyetor kadernya untuk posisi yang ditinggal Boediono, atau posisi bekas Sri Mulyani jika SBY menunjuknya sebagai Menko Perekonomian. Bagaimana kalau Sri merangkap Menkeu dan Menko Perekonomian? No way, begitu suara KaGol.

Kedua orang itulah, utamanya Boediono, yang selama ini bikin Kalla geregetan. Program percepatan pembangunan infrukstruktur dan pengadaan pembangkit listrik batubara, misalnya – yang mensyaratkan adanya jaminan pemerintah – oleh keduanya terkesan selalu dikritisi. Mereka dianggap terlalu keras nginjak rem.

Keluarnya Boediono dari kabinet, apalagi jika kader KaGol berhasil menggantikannya, jelas akan membuat kekuatan penginjak rem itu berkurang. Setidaknya kekuatan KaGol di menteri yang ngurusi ekonomi bertambah, karena selama ini sudah ada Paskah Suzzeta yang nongkrong di situ.

****

Masuknya Boediono ke BI juga akan mengamankan UU baru BI (UU No 3 Tahun 2004 tentang “Perubahan atas UU 23/1999 tentang BI”), yang lahir ketika Boediono sebagai Menko Perekonomian Menkeu di jaman Megawati. Bisa dikatakan, Boediono yang bikin, setidaknya ia ikut OK atas berlakunya UU itu.

Di UU baru itu, salah satu yang dahsyat adalah soal Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga inilah yang akan menjadi bos baru, menggantikan BI, bagi seluruh bank-bank di negeri ini. Dan OJK harus kelar paling lambat 2010 ini.

Selama ini Burhanudin Abdullah dan orang-orang BI merasa tak sreg dengan OJK. Bisa dimaklumi. Pasalnya, OJK akan mempreteli kewenangan BI menjadi tinggal ngurusin soal moneter doang. Lebih celaka lagi, di UU baru itu, moneter pun harus mengikuti fiskal (bikinan pemerintah). Tak bisa ditentukan BI sendiri.

Karenanya, Burhan dan BI melawan. Misalnya, lewat aneka aturan yang didesain berdasarkan ide besar BI, yakni Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Aturan yang malah membingungkan bank. Wong mau habis perannya sebagai pengatur (pada 2010), lha kok BI malah bikin aturan yang ndakik-ndakik.

****

Maka wajar jika KaGol saat ini getol mendukung Boediono sebagai GubBI yang baru. Boediono ke BI, maka jatah tambahan kursi di kabinet di tangan. Sebagai Menko Perekonomian atau Menkeu (jika Sri nanti di Menko Perekonomian), terserah.

Dan setelah ini selesai, tentunya masih ada lagi sasaran yang lebih serem. Yakni, Ketua OJK yang akan mengatur bank-bank di negeri ini.

Bagaimana dengan penyodok lain? PDIP, misalnya. Mungkin karena lambangnya ”banteng”, jadinya asal sodok. Kabarnya, partai ini akan menjegal usulan masuknya Boediono ke BI dengan kasus BLBI. Ini ndagel banget. Lha wong keluarnya surat ”bebas/lunas” BLBI kemarin itu terjadi di jaman Megawati je.