semprul sontoloyo

Kabarnya Tempo beroleh somasi lagi. Bukan Tommy Winata atau Sukanto Tanoto, tapi kali ini Aburizal Bakrie yang memperkarakannya. Gara-garanya, laporan utama Tempo edisi 17-23 November 2008 yang mengangkat gonjang-ganjing PT Bumi Resources Tbk, anak perusahaan Bakrie.

Tapi di sini, bukan soal isi laporan utama itu yang hendak disorot, melainkan nasib Tempo. Mungkin harus begitulah Tempo. Tak cuma enak dibaca dan perlu, tapi juga lucu. Bagaimana tak lucu jika kebaik-hatiannya ke Bakrie jadinya terkesan tak berbalas. Bertepuk sebelah tangan. Betapa tidak?

Sejauh ini belum pernah ada “caping”-nya Goenawan Mohamd tentang Lapindo di Tempo. Selain itu, Tempo, seperti banyak media lainnya, juga rela menerima dana Bakrie sebagai imbalan dimuatnya berkali-kali iklan “kedermawanan” Lapindo. Padahal, konon, sehubungan dengan iklan itu, Tempo hanya bermodalkan kemampuannya dalam membedakan “mana pagar mana api”.

Tapi mungkin itu belum seberapa. Bisa jadi nanti critanya begini. Somasi Bakrie bergulir ke pengadilan. Lalu ada tim peneliti dari UGM dan UI yang dibayar Bakrie. Lalu Tempo kalah. Lalu, puncaknya, Freedom Institute – atau lembaga sosial lain yang juga didanai Bakrie — menghadiahi Tempo dengan Bakrie Award untuk kategori kebebasan pers.

Sepertinya Yon Koeswoyo dan Sonny Jozz tak sabar menunggu Goenawan Mohamad menulis soal lumpur Lapindo di Catatan Pinggir (Caping) Tempo. Yon berencana merilis album Song of Porong. Sementara Banjir Lumpur-nya Sonny sudah beredar di pasar, lewat Seleksi Campur Sari 3 in 1 Vol 2, produksi PT Selecta Prima Sentosa.

Memang, orang bisa menyebutnya sebagai dagangan. Lebih sinis lagi: perayaan derita orang lain. Tapi yang pasti karya Yon dan Sonny itu akan menambah ramai belantara kesaksian tentang lumpur Lapindo. Selama ini, terkecuali Caping, ribuan artikel sudah menulis soal itu. Nah, Yon dan Sonny masuk lewat dengaran.

Sekiranya nanti ada novel, cerpen, puisi, tari, film atau sinetron yang mengangkat pula soal itu, maka lengkaplah sudah sejarah tentang “hilangnya sejarah” itu ditulis. Dan bisa jadi gemanya lebih luas ketimbang klaim sepihak iklan Lapindo yang beberapa waktu lalu berkali-kali dimuat di media massa, termasuk Tempo.

Mungkin pula, gema itu akan menghapus ketragisan. Tragis? Ya, tragis. Ketika soal lumpur laknat ini masuk di APBN, maka itu berarti para korban dipaksa ikut membiayai sendiri nasib tragisnya. Pasalnya, pajak yang mereka bayar, oleh negara lalu digunakan untuk menyantuni mereka sendiri.

Maka bisa dipahami jika Sonny mengeluh bukan ke negara, tapi langsung ke Gusti Allah, dalam kemasan campur sari yang dominan dang-dutnya. Mungkin ia tak mau nambah repot negara yang sudah ribet dengan soal ini akibat alam atau ulah Lapindo. Belum lagi ewuh prekewuh karena pemilik Lapindo masuk pula sebagai penyelenggara negara.

Banjir lumpur, dikirimi banjir lumpur. Banjir lumpur gawe sengsoro. Omah sawah wis dadi segoro. Aduh Gusti nyuwun ngapuro. Dosa opo sadulur-dulur kulo. Aduh Gusti kang moho agung. Mugi diparingi kekuatan.

Politik itu harus serius. Mungkin di sini kelirunya. Lalu muncul-lah aneka sergahan gombal ini. Track record, apa kiprahnya selama ini untuk orang banyak, kredibilitas dan entah apalagi mengiringi munculnya artis dan para muda terjun ke politik. Mereka cuma anak TV. Sinetron, talk show, dan aneka acara cengengesan lainnya. Nggak pantas!

Lebih gombal lagi klaim balasannya. Para bintang layar kaca itu lalu menunjuk ke Ronald Reagan dan Arnold Schwarzenegger. Bintang talk show seperti Fadjroel Rachman dan Rizal Mallarangeng juga serius nyebut-nyebut Barrack Obama, Dmity Medvedev atau Soekarno dkk. Yang muda berpolitik. Sah dan pantas adanya.

Jika sudah begini, apa masih ada gunanya jika Tamara Geraldine dkk atau Fadjroel dan Rizal sekarang lalu buru-buru menyusun dan segera memaparkan rincian program dagangannya. Mereka tentunya juga males untuk sekadar mengingatkan bahwa Megawati Soekarnoputri dan Cory Aquino, atau Jimmy Carter dulunya juga tak punya track record.

Dan itu barangkali tak penting. Ini juga bukan cuma soal macetnya kaderisasi parpol. Yang karena macet lalu nampung artis banyak-banyak. Ini juga bukan pula sekadar soal nafsu parpol untuk beroleh kekuasaan lewat popularitas artis. Bahkan mungkin tak pula berhubungan dengan politik semata.

Mungkin inilah saatnya, mumpung ada hajatan gede-gedean, negeri ini kini “hanya” sedang melakukan revitalisasi TV. Hampir semua soal revitalisasi sudah diborong SBY dkk. Mulai dari pertanian, infrastruktur sampai nilai ”kemandirian”, ”kebangsaan” dan entah apalagi yang gede-gede. Yang jelas bukan TV.

Oleh banyak pihak, TV selama ini dianggap ecek-ecek. Persis yang dibilang ”caping”-nya Goenawan Mohamad (Tempo, 31 Agustus 2008, hal 146). Katanya, ”….Sinetron adalah sebuah statemen bahwa serius itu tak bagus”. Di TV tak ada sesuatu yang layak direnungkan. Di situ tak ada kerja keras. Dll. Busyet!

Tapi biarin sajalah. Nya Abas Akub di Inem Pelayan Sexy (1976) pernah menggambarkannya dengan cespleng. Ada komando dari Karjo AC DC, ”Let’s go!”. Lalu para kere itu ramai-ramai terjun ke kolam renang. Para tuan dan nyonya hanya terbelalak. Mereka tak bisa mencegah ”kekurang-ajaran” itu terjadi.