semprul sontoloyo

Mari, jangan tanyakan itu ke The Changcuters. Di nomor Hey, Nona (Mencoba Sukses Kembali, 2008), band pencilakan ngetop ini cuma bilang, “Gua keren, Dia cemen…. Dia beken, Gua Paten”. Apalagi ini soal “kisah sedih Desak Suarti”.

Dikabarkan Desak Suarti harus repot berhadapan dengan WTO. Ia dituduh melanggar “hak cipta” karyanya sendiri gara-gara orang lain duluan mem-paten-kannya. Tak jelas orang lain itu siapa. Katanya warganegara asing. Dan kabarnya lagi, banyak “karya asli” seniman Bali lain yang hendak dipatenkan asing. Ini bikin seniman males/takut berkarya.

Serem. Terlebih lagi, itu menyangkut orang asing. Pasalnya, sejauh ini, negeri ini dikesankan tak punya banyak pilihan seger. Yang ada, dan mendapatkan keplok banyak orang adalah aksi semacam yang dilakukan Siti Fadilah Supari. Sehubungan dengan flu burung, ia kemudian menyumpahi WHO. Amerika dihajar.

Dimana pun Bu Menteri ini nyaris tak pernah lupa – selain bersolek, gidak-gidik “koyo ayu-ayuo dewe” – selalu menghardik dunia. Untung ada SBY. Ia minta buku edisi bahasa Inggris sang menteri yang penuh hardikan itu direvisi. Siti Fadilah lalu jadi cool? Silakan periksa Kompas hari ini (8 September 2008, hal 12, pojok kiri bawah).

Fadjroel Rachman juga berkepal tangan. Nasionalisasi. Haircut. Mirip tawaran rombongan ”tim Indonesia Bangkit”. Amien Rais di bukunya Agenda Mendesak Bangsa – Selamatkan Indonesia (2008) – yang katanya jadi pedoman PAN – juga meneriakkan ”rebus sic stantibus” terkait kontrak migas dan tambang umumnya. Perjanjian menjadi tidak berlaku lagi jika ada perubahan fundamental dengan konteks situasinya.

Puncaknya, nah ini dia, pasal 33 UUD. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Bagaimana menjabarkan pasal itu dengan semanak – di tengah keterlanjuran kompleksitas masalah dan aneka konsekuensinya – inilah persoalannya. Kepalan tangan untuk konsumsi pemilu memang asyik. Heroik. Sampai-sampai SBY dkk pun lalu tergerak untuk jualan dagangan renegosiasi Tangguh (sekalian menghajar Megawati) atau hitung-ulang cost recovery pengebor BBM yang jadi tanggungan APBN.

Tapi untunglah masih ada yang mendedangkan Red Rain-nya Peter Gabriel (So, 1986). Buktinya ada ”langkah ke depan” di postingan “kisah sedih Desak Suarti” di DGI itu, yang boleh jadi tersirat hendak menyatakan, ”I can’t make a single sound as you scream/It can’t be that cold, the ground is still warm to touch….”.

Genderang perang melawan SBY mulai ditabuh. Penabuhnya Paskah Suzetta (Meneg PPN/KaBappenas). Dan itu dilakukan hanya beberapa jam setelah dirinya masih diberi kesempatan duduk di kabinet SBY. Memang, bukan serangan langsung ke SBY. Tapi hakekatnya sama saja. Pasalnya, Boediono yang diserang.

Boediono, selain Sri Mulyani, adalah orang-orang kepercayaan SBY untuk mengawal ekonomi negeri ini. Keduanya duduk di posisi kunci. Boediono semula Menko Perekonomian. Sri Menkeu-nya. Lalu, ketika Boediono digeser jadi GubBI, Sri Menko Perekonomian sambil tetap sebagai Menkeu.

Jadi fiskal dan moneter ada digenggaman SBY. Di sektor riil juga ada SBY, lewat Mari Pangestu (Mendag) dan Mohamad Lutfi (BKPM). Hanya saja, untuk pos lainnya SBY harus berbagi dengan Golkar dan parpol pendukung lainnya. Misalnya saja, Fahmi Idris (Menperin), Sofyan Djalil (Meneg BUMN) atau Erman Suparman (Menakertrans).

Memang, konon, ada kesepakatan SBY dan Yusuf Kalla dalam berbagi wewenang. SBY politik, sementara Kalla ekonomi. Mungkin kesepakatan ini menjadi soal penting. Tapi yang jelas, urusan keseharian fiskal dan moneter ada di tangan orang SBY. Plus sebagian urusan sektor riil.

****

Selama ini jarang ada kritik terang-terangan ke BI – dan bocor ke pers — yang berasal dari pemerintah. Kalau pun ada, paling cuma dari Kalla. Itu pun lebih karena sifatnya yang ceplas-ceplos selain adanya kewenangan untuk ngurusi ekonomi berdasarkan kesepakatan SBY-Kalla di atas.

Tapi, kini, selain Kalla, Paskah – yang juga berasal dari Golkar — pun mengritik kebijakan BI, hanya beberapa jam setelah ia dapat kepastian tak didepak dari kabinet SBY.

Seperti diketahui, SBY sudah memutuskan, Paskah – juga MS Kaban – akan dinon-aktifkan dari kabinet jika ke-2nya jadi tersangka dalam kasus tadah-menadah dana ”perlawanan” BI. Mereka baru didepak dari kabinet jika pengadilan memutus bersalah. Artinya, paling tidak untuk sementara ini Paskah dan Kaban aman.

Soal kritik Paskah ke BI sebenarnya bukan barang baru. Persis plek dengan apa yang selalu dilontarkan Kalla. Yakni, kecenderungan BI yang bisanya cuma menaikkan bunga bank (lewat BI Rate) untuk meredam inflasi. Tingginya sukubunga inilah yang membuat sektor riil tambah sulit bergerak.

Sekalipun begitu, kiranya penting untuk dicatat, ada perbedaan nuansa antara kritik Paskah dibanding Kalla. (1). Menurut Paskah (Kompas, 8 Agustus 2008, hal 18), kebijakan BI itu kebijakan kuno. Kuno. Istilah yang nampaknya tak pernah dilontarkan oleh Kalla, betapa pun ia sedang kesel banget dengan kebijakan BI itu.

(2). Kritik Kalla ke BI – sampai bisa bocor ke pers – terjadi ketika BI masih di bawah Burhan (Burhanuddin Abdulah). Tapi, setelah Boediono ada di BI, Kalla terkesan tak lagi berkomentar soal kebijakan BI. Mungkin karena Kalla sekarang diem maka kini Paskah yang dapat giliran gatel? Mumpung Boediono bos BI? Padahal, Paskah tak pernah kedengaran mengritik BI di jaman Burhan.

****

(3). Yang seru, ya itu tadi, kritik Paskah terlontar setelah SBY memutuskan untuk sementara tak mendepak Paskah. Padahal banyak pihak ingin agar Paskah di Yusril (Ihza Mahendra)-kan saja, dengan alasan yang oleh Eep Saefulloh Fatah dirumuskan indah sekali (Kompas, 5 Agustus 2008, hal 1).

Bahwa dengan keputusannya itu SBY kali ini sedang memelihara macan, apa boleh buat. Kemarin Yusril langsung didepak, sehingga tak jadi macan dan punya panggung untuk menyerang Sang Pawang lewat orang-orang kepercayaan-nya. Tapi Yusril memang bukan Paskah. Nasib. Mungkin karena Golkar, kini Paskah diberi kesempatan jadi macan dan punya panggung.

Setelah BI (Boediono) serangan macan itu akan kemana? Yang sangat terbuka lebar kemungkinannya — seperti yang sudah dikemukakan dalam postingan sebelumnya (Paskah Bikin SBY Mumet) – adalah menyerang Sri Mulyani (Depkeu). Amunisinya, CBS (Country Borrowing Strategy).

Isunya pun dahsyat. Pengelolaan utang luar negeri. Kebetulan beberapa capres dan parpol yang hendak menjajal kedigdayaan di pemilu 2009 nanti saat ini juga jualan dagangan yang sama. Sekalipun, mungkin karena alasan teknik jualan, dagangan itu hanya mereka kemas gombal-gombalan sebagai ”haircut” doang.

SBY mumet lagi. Gara-garanya, 2 menterinya – MS Kaban dan Paskah Suzetta – dikabarkan sebagai penadah sebagian dana “perlawanan” BI. Tak sedikit suara yang meminta agar keduanya di-Yusril (Ihza Mahendra)-kan saja. Terutama soal Paskah, beranikah SBY mendepaknya dari kabinet? Jawabnya, tidak! Mengapa?

Setidaknya ada 2 alasan. Dasarnya, rasa kasihan. Yang pertama, kasihan pada Paskah. Meneg PPN/KaBappenas ini jelas bukan Yusril, yang malah happy ketika didepak. Ia main sinetron. Juga ngeblog, mungkin itu karena ia tak diberi kesempatan oleh SBY untuk membela diri lewat pengadilan. Belakangan, ia ikutan pula mencalonkan diri jadi Presiden.

Alasan kedua, SBY kasihan pada dirinya sendiri. Paskah adalah kader Golkar. Jika didepak, Golkar akan makin meradang. Tapi itu masih belum seberapa jika soal ini yang dipertimbang. Karena kader Golkar, maka gantinya pasti juga diambil dari Golkar. Masalahnya, siapa orangnya? Dan yang penting, apakah ia selembut Paskah?

****

Sedikit banyak, Paskahlah yang membuat Bappenas jinak. Memang, beberapa detik setelah masuk kabinet ia terkesan galak. Ia waktu melempar ide haircut atas utang luar negeri. Tapi setelah Sri Mulyani (Menkeu) dan Boediono (Menko Perekonomian) – keduanya anak emas SBY – menolak ide itu, Paskah langsung diam. Cep. Klakep. Tak ada suara lagi tentang haircut.

Di Bappenas, kabarnya ada dokumen tentang strategi pengelolaan utang luar negeri (LN) yang disebut Country Borrowing Strategy (CBS). Gagasan awalnya tumbur subur di jaman Kwik Kian Gie. Lalu, Sri Mulyani masuk Bappenas. Orang-orang Kwik digeser. CBS dirombak dan mentah lagi. Kemudian Paskah menggantikan Sri.

Konon di jaman Paskah sekarang ini, CBS tersebut sudah semakin kelihatan bentuknya. Malah semula banyak pihak di Bappenas yang memperkirakan CBS itu akan dilegalkan. Bentuknya, PP atau Perpres. Jika itu terjadi, ia diharapkan menjadi acuan praktis pengelolaan utang luar negeri.

Ada 2 hal yang serem di CBS itu. Pertama, rasio utang LN. Utang LN nantinya tak hanya diukur dari PDB, tapi juga indeks lain. Misalnya, rasionya terhadap ekspor. Dengan indeks ini, maka ada sejumlah syarat yang lebih berat lagi – ketimbang hanya dibandingkan dengan PDB – yang harus dipenuhi atas kelayakan utang LN baru.

Kedua, CBS juga hendak ”merombak” tata kelola utang LN. Selama ini, pengelolaan utang LN tersebar di 3 institusi. Depkeu, Bappenas, dan BI. Depkeu sebagai penentu. CBS menghendaki pengelolaannya terintegrasi, dan Bappenas sebagai penentu. Atau kalaupun bukan Bappenas, penentu itu ada di lembaga independen di bawah Presiden. Pokoknya, jangan di Depkeu.

****

Siapa keberatan dengan CBS yang seperti itu, tentunya bisa ditebak. Dengan indeks baru – yang membandingkan utang LN dengan ekspor – jelas tak akan mudah lagi mengelola atau meminta utang-utang baru. Depkeu tentu pusing. Pasalnya selama ini indeks utang berdasarkan PDB. Indeks ini relatif gampang dipenuhi.

Jika rasio utang LN dibandingkan ekspor, maka bisa jadi utang LN baru harus lebih ditekan lagi. Depkeu akan tambah kesulitan dalam menyusun APBN, utamanya yang berkaitan dengan penutupan defisit APBN. Utang LN baru tak leluasa lagi seperti ketika utang itu hanya diukur dengan PDB.

Selain itu, apakah Depkeu – yang wewenangnya demikian super dan dijamin oleh UU No 17 Th 2003 tentang ”Keuangan Negara” (berlaku sejak 5 April 2003) – akan sukarela menyerahkan sebagian wewenangnya (utang LN) pada Bappenas atau lembaga independen di bawah Presiden?

Yang pasti, di bawah Paskah, Bappenas sejauh ini tak mendesak-desakkan CBS. Pertanyaannya, jika Paskah didepak, apakah ada jaminan orang Golkar penggantinya bisa selembut Paskah? Atau, agar tak terdepak, justru Paskah sekarang ini sedang menjadikan CBS sebagai kartu truf?

Sampai-sampai Bos Koperasi Kopi Dangdut itu, Mas Kopdang, pun menyoroti apa yang terjadi dalam penentuan petinggi salah satu unit kecil di koperasinya. Yakni, ketika Dradjad Wibowo terlihat menjadi satu-satunya orang di Komisi IX DPR yang menolak masuknya Boediono sebagai Gubernur baru BI.

Alasan penolakan Dradjad, kata Kompas hari ini, karena Boediono dianggap penganut paham liberal, konservatif dan terpaku pada ”konsensus Washington”, suatu konsep yang dianggap tak cocok diberlakukan untuk mengatur ekonomi negeri ini. Boediono juga kurang fight untuk meminta haircut utang Indonesia ke negara donor.

Cuma anehnya, nyanyian Dradjad kali ini kok nggak bersambut yak? Tak semeriah seperti sebelumya ketika soal liberal atau neo-liberal dihembus-hembuskan. Biasanya, mereka yang mencap dirinya bukan ”lib/neolib”, selain Dradjad, akan sukarela ramai-ramai muncul.

Misalnya saja Didiek Rachbini, Kian Kwik Kian Gie, Rizal Ramli, Fuad Bawazier, atau Sri Edi Swasono. Juga orang kampus seperti Revrisond Baswir, Sri Adiningsih, atau Nina Sapti. Mereka inilah yang selama ini terkesan tak bosan-bosannya menyanyikan lagu itu-itu melulu yang bagi sebagian orang dianggap lagu basi. Kemana suara mereka?