semprul sontoloyo

Seolah baru kemarin. Ia, berdesakan dengan tamu lain yang umumnya wartawan, khusyuk mendengarkan paparan para menteri tentang RAPBN. Tempatnya di aula Depkeu. Biasanya siang hari, 15 (atau pertengahan) Agustus, beberapa saat setelah Presiden menyampaikan RAPBN itu ke DPR.

Begitulah kebiasaan Aburizal Bakrie di jaman Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri jadi Presiden. Duduk, sesekali bertanya, juga terlihat mencatat sesuatu, lalu pulang sambil menggembol beberapa buku tentang RAPBN. Persis yang dilakukan audiens lainnya. Hampir setiap tahun selalu begitu. Dan itu baru berhenti ketika SBY jadi Presiden.

Tapi berhentinya kebiasaan Bakrie itu tak akan lama. Mungkin setelah pemilu, sekalipun SBY tetap jadi Presiden, Bakrie akan kembali lagi berdesakan, siang-siang, di aula Depkeu. Pasalnya, setelah pemilu itu ia tak ingin jadi menteri lagi. Siapa pun presidennya.

Mengapa harus setelah pemilu? Mengapa tak sekarang aja? Entahlah.

Yang jelas, beberapa jam setelah Bakrie menyatakan wegah jadi menteri lagi, Rizal Mallarangeng juga mundur sebagai Capres. Padahal sebelumnya ia masih terlihat antusias ketika bicara iklan barunya, yang katanya akan lebih dahsyat dan lebih di mana-mana ketimbang iklan sebelumnya.

Mundurnya Rizal pasti akan mengurangi suara mereka yang katanya hendak memanfaatkan fenomena Obama. Suara memelas tapi gagah – Kita harus berkata kepada para senior tersebut, we respect you, Sir and Madam. But please give some space to our new generation – mungkin tak akan terdengar lagi.

Juga tak akan lagi ada “patun berbalas patun” bak Yang Hujan Turun Lagi itu. Ketika Bill Liddle teman baiknya bilang, The time is not yours yet. You don’t have any chance whatsoever”, Rizal membalasnya dengan, If there is a will, there is a way. The “will” is here, and I am working out the “way”.

Luar biasa. Tapi semua itu tiba-tiba saja dengan begitu cepatnya menjadi “dulu”. Duyu, kata Project Pop. Itu dulu sebelum Bakrie menyatakan diri wegah jadi menteri lagi.

Siapa lagi menyusul setelah Rizal? Kabarnya, Golkar pun sekarang-sekarang ini juga lagi menghitung ulang koceknya.

Lha gimana Bakrie gak “mutung” jika semua pihak cuma mikirin kocek? Lho, emangnya Bakrie gimana? Lapindo bisa masuk APBN dan kemasan asyik buy-back saham BUMN yang boleh jadi isinya PT Bumi Resources Tbk itu apa? Hus! Kata Basiyo, “Wong urip iku bak-buk”.

Kabarnya Tempo beroleh somasi lagi. Bukan Tommy Winata atau Sukanto Tanoto, tapi kali ini Aburizal Bakrie yang memperkarakannya. Gara-garanya, laporan utama Tempo edisi 17-23 November 2008 yang mengangkat gonjang-ganjing PT Bumi Resources Tbk, anak perusahaan Bakrie.

Tapi di sini, bukan soal isi laporan utama itu yang hendak disorot, melainkan nasib Tempo. Mungkin harus begitulah Tempo. Tak cuma enak dibaca dan perlu, tapi juga lucu. Bagaimana tak lucu jika kebaik-hatiannya ke Bakrie jadinya terkesan tak berbalas. Bertepuk sebelah tangan. Betapa tidak?

Sejauh ini belum pernah ada “caping”-nya Goenawan Mohamd tentang Lapindo di Tempo. Selain itu, Tempo, seperti banyak media lainnya, juga rela menerima dana Bakrie sebagai imbalan dimuatnya berkali-kali iklan “kedermawanan” Lapindo. Padahal, konon, sehubungan dengan iklan itu, Tempo hanya bermodalkan kemampuannya dalam membedakan “mana pagar mana api”.

Tapi mungkin itu belum seberapa. Bisa jadi nanti critanya begini. Somasi Bakrie bergulir ke pengadilan. Lalu ada tim peneliti dari UGM dan UI yang dibayar Bakrie. Lalu Tempo kalah. Lalu, puncaknya, Freedom Institute – atau lembaga sosial lain yang juga didanai Bakrie — menghadiahi Tempo dengan Bakrie Award untuk kategori kebebasan pers.

Mungkin, di Cikeas dulu itu, selain kontrak politik yang mesti diteken, kepada para calon menteri itu SBY juga mengajukan 1 pertanyaan penting. Hanya jika mereka menjawab “bisa”, maka jadilah mereka menteri SBY. Pertanyaan itu adalah, “Apakah Saudara bisa kerjasama dengan Aburizal Bakrie?”.

Lalu, terbukti, Yusuf Anwar ternyata bohong. Ini menteri keuangan pertama SBY. Ia menjawab “bisa”, tapi kemudian berantem dengan Bakrie (waktu itu Menko Perekonomian). Gara-garanya, pajak ekspor (BE) batubara. Yusuf waktu itu bikin aturan, PE batubara 5%.

Bakrie – yang juga bisnis batubara – menolak. Alasannya, karena waktu itu barusan ada kenaikan harga BBM, maka pengusaha jangan dibebani pajak macam-macam. Ia kemudian menyarankan, PE sebesar itu baru berlaku jika harga batubara di pasaran dunia mencapai US$ 50/tonnya. Apa komentar Yusuf?

“Sampai kodok berbulu pun harga batubara tak akan sampai US$ 50/tonnya. Bilang saja tak mau bayar pajak!”.

Dan Yusuf pun didepak SBY. Sementara Bakrie “hanya” digeser jadi Menko Kesra. Sri Mulyani, yang semula KaBappenas, masuk menggantikan Yusuf. Posisi Menko Perekonomian bekas Bakrie diisi Boediono.

Sri Mulyani juga hampir terbukti bohong. Gara-garanya, Bakrie ingin Lapindo ditanggung APBN. Tapi Sri menolak. Bagi Sri, Lapindo – milik Bakrie – hanya bisa masuk APBN jika SBY merubah Inpres tentang siapa yang menanggung biaya dampak lumpur. Lalu Inpres dirubah. Bakrie “hanya” menanggung kawasan lama, APBN kawasan baru.

Bapepam semula pun pusing dengan ulah Bakrie. Pasalnya, Bakrie ingin menjual Lapindo. Bapepam menolak. Alasannya, jika dijual, siapa yang akan menanggung biaya dampak lumpur? Pasalnya, di Inpres lama dinyatakan, semua ditanggung Lapindo. Tapi persoalan lalu beres setelah SBY merubah Inpres. Kawasan lama Bakrie, kawasan baru APBN, seperti tersebut di atas.

Selesai urusan Lapindp, kini Sri berantem lagi dengan Bakrie. Gara-garanya, buy-back saham BUMN. Ada uang APBN sekian trilyun yang bisa dipakai buy-back. Intinya, saham dibeli dengan harga tertentu agar harganya tak semakin melorot. Pasang badan. Masalahnya, saham apa yang dibeli?

Bakrie ingin saham perusahaannya saja yang dibeli. Tapi, Bapepam men-suspens saham Bakrie. Alasannya, rencana bisnisnya – untuk menutup kerugian akibat krisis global — gak jelas. Sri pun ogah memakai uang APBN untuk membeli Bakrie. Bakrie mangkel dan minta bantuan Yusuf Kalla.

Lalu Kalla bilang, perusahaan Bakrie itu aset yang perlu diselamatkan. Sofyan Djalil (Meneg BUMN) sedikit banyak juga OK jika disuruh beli saham Bakrie. Tapi Sri tetap ngotot. Ia usul, beli atau tak beli saham, mau Bakrie atau bukan, yang penting terlebih dulu harus lewat penilaian lembaga independen.

Untuk sementara, usulan Sri itulah yang kelihatannya dipakai SBY. Lalu, “Presiden percaya kepada Ibu Ani. Itu sebabnya beliau diberi kepercayaan menjadi Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian”, kata Andi Mallarangeng Jubir SBY (Kompas, 28 Oktober, hal.17).

Andi juga membantah ada desakan di kabinet agar Sri didepak. “Tidak benar itu. Kabinet tetap solid. Tidak akan ada perombakan kabinet sampai akhir pemerintahan,” katanya. Andi memang banyak tahu. Karenanya, kita tak usah nanya langsung ke Kalla atau Bakrie, siapa yang minta Sri out dari kabinet.

Sepertinya Yon Koeswoyo dan Sonny Jozz tak sabar menunggu Goenawan Mohamad menulis soal lumpur Lapindo di Catatan Pinggir (Caping) Tempo. Yon berencana merilis album Song of Porong. Sementara Banjir Lumpur-nya Sonny sudah beredar di pasar, lewat Seleksi Campur Sari 3 in 1 Vol 2, produksi PT Selecta Prima Sentosa.

Memang, orang bisa menyebutnya sebagai dagangan. Lebih sinis lagi: perayaan derita orang lain. Tapi yang pasti karya Yon dan Sonny itu akan menambah ramai belantara kesaksian tentang lumpur Lapindo. Selama ini, terkecuali Caping, ribuan artikel sudah menulis soal itu. Nah, Yon dan Sonny masuk lewat dengaran.

Sekiranya nanti ada novel, cerpen, puisi, tari, film atau sinetron yang mengangkat pula soal itu, maka lengkaplah sudah sejarah tentang “hilangnya sejarah” itu ditulis. Dan bisa jadi gemanya lebih luas ketimbang klaim sepihak iklan Lapindo yang beberapa waktu lalu berkali-kali dimuat di media massa, termasuk Tempo.

Mungkin pula, gema itu akan menghapus ketragisan. Tragis? Ya, tragis. Ketika soal lumpur laknat ini masuk di APBN, maka itu berarti para korban dipaksa ikut membiayai sendiri nasib tragisnya. Pasalnya, pajak yang mereka bayar, oleh negara lalu digunakan untuk menyantuni mereka sendiri.

Maka bisa dipahami jika Sonny mengeluh bukan ke negara, tapi langsung ke Gusti Allah, dalam kemasan campur sari yang dominan dang-dutnya. Mungkin ia tak mau nambah repot negara yang sudah ribet dengan soal ini akibat alam atau ulah Lapindo. Belum lagi ewuh prekewuh karena pemilik Lapindo masuk pula sebagai penyelenggara negara.

Banjir lumpur, dikirimi banjir lumpur. Banjir lumpur gawe sengsoro. Omah sawah wis dadi segoro. Aduh Gusti nyuwun ngapuro. Dosa opo sadulur-dulur kulo. Aduh Gusti kang moho agung. Mugi diparingi kekuatan.

Bukan Goenawan Mohamad jika “caping”-nya di Tempo tak memikat. Tapi, jangan-jangan, justru karena setiap capingnya memikat itulah ia kemudian sejauh ini terkesan ogah mencapingkan Lapindo. Alasan persisnya mengapa tak pernah ada caping tentang Lapindo, jelas hanya Goenawan sendirilah yang tahu.

Gerai. Begitulah capingnya yang terbaru (Tempo, 21-27 Juli 2008). Ini tentang perayaan aneka parpol menjelang pemilu 2009. Baginya, perayaan itu tak menyangkut substansi. Perayaan itu sekadar sebagai kewajiban (?) ritual 4 tahunan doang. Malah, itu tak lebih sekadar pasar malam belaka.

Lalu, seperti pasar malam pada umumnya, dagangan yang ditawarkan di situ menjadi tak penting. Yang penting cuma satu. Gimana meraup konsumen banyak-banyak. Titik.

Benarkah? Seburuk itukah? Untunglah, bukan GM jika ia sama sekali tak menyisakan optimisme. Ia masih percaya bahwa baik di dalam maupun di luar parpol, ada berbagai pihak yang tetap ”serius” memikirkan kualitas dagangannya. Dagangan yang menggugat, yang diyakini, untuk sesuatu yang lebih baik.

Pertanyaannya, siapa pihak-pihak yang serius itu dan gimana kualitas gugatan dagangan mereka?

Suka tak suka, di pasar pasar malam itu, muncul sekian wajah baru. Anak-anak muda pun pating jredul. Ini mengasyikkan.

Lalu gimana kualitas gugatan dagangannya? Nah ini dia. Memang gimana detilnya belum terpapar benar. Namun, setidaknya Fadjroel Rachman (Kompas, 22 Juli 2008) sudah melansir ide-ide besar. Misalnya, (1). Nasionalisasi aset negara (telekomunikasi, migas dan tambang); (2). Penolakan pembayaran utang haram ; (3). Pajak progresif ; (4). Pengadilan Soeharto dan kroninya; (5). Pengadilan pelanggaran HAM berat.

Orang-orang seperti Dradjad Wibowo atau Rizal Ramli mungkin akan menambahkan daftar itu dengan hair cut, optimalisasi posisi strategis (geo-politis) negeri ini di rundingan bilateral dengan negara/lembaga pemberi utang, pengurangan beban bunga rekap dan berbagai isu lain yang selama ini dihindari oleh banyak pihak.

Rizal Mallarangeng, jika ia sudi meladeni Fadjroel, jelas akan menawarkan dagangan yang lain lagi sesuai dengan label ”neo-lib”-nya. Jika ini terjadi, tentunya, pasar malam ini akan semakin menarik. Tontonan jadinya bukan melulu tayang ulang sinetron SBY, Yusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri, Wiranto dan para barang bekas lainnya.

Ada tsunami di Aceh, lalu dimana-mana terdengar ”Berita Kepada Kawan” (Ebiet G Ade) dan ”Badai Pasti Berlalu” yang mrokol-harum itu. Ebiet juga nyanyi lagi di sekitar gempa Yogya. Gempa yang oleh beberapa pihak diklaim jadi penyebab lumpur Lapindo dan karenanya APBN yang kemudian harus menanggungnya.

Kalau tradisi putar-memutar lagu sebagai theme song setiap kejadian itu hendak dilestarikan, maka untuk kemasan paska Monas dan SKB belakangan ini yang cocok diputar – utamanya bagi mereka yang cemas dan suka ngledek diri sendiri — barangkali ”Buku Ini Aku Pinjam” (Iwan Fals).

Seperti hari yang lain/Kau senyum tersipu malu/Ketika ku sapa engkau .. Memang usia kita muda namun cinta soal hati/Biar mereka bicara…. Maka tersenyumlah kasih/Tetap langkah/Jangan hentikan…. Buku ini aku pinjam/Kan kutulis sajak indah/Hanya untukmu seorang/Tentang mimpi-mimpi malam.

Ya, memang, buku (baca: negara) itu telah dipinjam untuk menulis cinta. Soal hati. Dan, ah benar, seperti hari yang lain, negara selalu tersipu malu. Tapi, biarkan mereka bicara. Tetaplah melangkah. Jangan hentikan.

Lalu, ”maka tersenyumlah kasih”. Benarkah, setelah ”buku” itu dipinjam, masih ada senyum ikhlas? Bisakah ”telinga kita terkunci”. Kalau pun terkunci, siapa sih yang mengunci? Bukankah sebelum/sesudah SKB keluar ada saling tukar argumen – bukan ancaman & pentungan — yang semestinya bisa membuat setiap pihak tambah kaya?

Sampai sekarang saya masih merasa takjub dengan kemampuan melawak para pelawak top negeri ini. Tapi ini bukan tentang Roy Suryo, Juwono Sudarsono, atau Hendarman Supanji. Ini benar-benar soal pelawak semisal Basiyo, Joni Gudel, Gepeng, Parto atau Tukul.

Suatu kali, kepada HG Janarto, saya pernah bertanya, bagaimana pelawak top bisa sekonsisten itu dalam melawak. Apakah mereka pribadi yang penggembira? Mereka tak pernah merasa sedih, masuk angin, pusing mikirin dapur sehingga yang ada di benak mereka kesannya hanyalah bagaimana membuat orang terpingkal?

Entah apa jawaban Bung Jan waktu itu. Saya lupa. Tapi, SMS seorang teman pagi ini mengingatkan saya ke soal profesionalisme. Ini mungkin yang membuat seseorang akan berlaku sesuai profesinya tanpa peduli hal-hal lain yang kemungkinan justru bisa menganggu laku profesinya.

Intinya, maju terus pantang mundur. Mungkin begitulah Tempo. Majalah ini mengaku tetap bisa mengkritisi Lapindo, sembari tetap terus-terusan, entah sampai kapan, memasang iklan kedermawanan dan betapa tak-bersalahnya Lapindo. Simak jawaban gagah redaksinya ketika M. Ruslailang N (Balikpapan, Kaltim) mempersoalkannya:

”Sebagai media profesional, kami ingin menunjukkan bahwa Tempo menjaga betul ”pagar api” antara kepentingan bisnis dan kewajiban redaksi mencari kebenaran berdasarkan fakta. – Redaksi.” (Tempo, 3-9 Maret 2008, hal 6).

Hebat yak? Nggaklah, kata teman saya itu. Katanya, itu bukan profesionalisme, tapi nggak tahu diri. Ini persis wartawan amplop: terima amplopnya, tapi nyinyir jalan terus.

Sayangnya, teman saya itu hanya menjawab OK dan tak ngomong lebih lanjut ketika saya minta izin untuk merayakan analoginya yang asyik itu lewat postingan ini.

Barangkali, sekarang-sekarang ini, sekiranya kita tersesat di ruang angkasa, dan bertemu dengan makhluk dari planet lain yang tak paham di mana itu bumi, kita tak perlu repot-repot lagi menjelaskannya. Kita tinggal bilang saja, “Bumi itu yang ada Obama-nya itu lho”. Dijamin, ia pasti akan paham.

Betapa populernya Barrack Obama. Semuanya lewat. The Beatles, Mick Jaegger, Kurt Cobain, Fernando Torres, Didi Kempot, busway gombal, rencana nekat kenaikan harga BBM dan listrik, crita Achmad Dhani yang selalu jelek-jelek tentang Maia dll, lewat semua.

Tak cuma warga kota kecil pinggir pantai di Jepang itu yang gembira namanya sama dengan calon presiden AS itu. Tapi Ufuk Press pun ikut-ikutan nderek bingah pula. Bukunya yang semestinya cukup dijuduli “Menerjang Harapan”, masih ditambahi dengan “Dari Jakarta (Menuju Gedung Putih)” segala.

Goenawan Mohamad menggambarkan dengan indah kepopuleran Obama. Di “caping”nya – yang sejauh ini belum pernah mengangkat drama Lapindo — itu ia (Tempo, 25/2/2008) menulis, “Obama akan nyaris sempurna seandainya ia bisa jadi perempuan, kemarin, atau besok. Sebab bahkan sekarang pun ia sudah merupakan satu sosok yang unik: ia persilangan (pelbagai) identitas”.

Begitulah kebahagiaan dan harapan akan lahirnya sesuatu yang baru. Ia tak akan menyusut ketika dibagi. Malah makin besar. Apalagi ini tentang Amerika yang semakin tak semanak, dan tak mempan lagi disanak seperti plang-plang di kampung itu, “Ngebut Tonyo”.

Ketika kita di luar kehilangan akal, maka satu-satunya harapan adalah munculnya seseorang yang akan mengubahnya dari dalam. Tapi ini tentunya tak sama persis dengan harapan kita terhadap para politikus di sini. Sekalipun mereka juga bertekad hendak merubah “dari dalam”.

Bencana melahirkan kedermawanan. Iklan tentangnya ada dimana-mana. Tak hanya media besar yang tega memasangnya, termasuk Tempo (edisi 4-10/2/2008), tapi DPR pun belakangan ikutan meng-OK-in iklan itu yang bercerita bahwa tenggelamnya sebagian Porong bukan akibat kesalahan Lapindo, tapi semata karena ulah alam.

Lalu, atas dasar apakah jika Lapindo kemudian menyantuni sekian ribu KK yang desanya tenggelam itu? Bukankah bukan karena Lapindo mereka kehilangan sejarah? Memang ada Inpres SBY segala yang meminta Lapindo untuk menyantuni. Tapi, jelas, sekiranya tak ada kedermawanan, belum tentu beleid SBY bisa jalan.

Kedermawanan itulah yang sejak awal mula diusung Lapindo. Kedermawanan yang bukan merupakan suatu bentuk tanggungjawab karena kesalahan anak perusahaan kerajaan bisnis keluarga Aburizal Bakrie itu ketika membor Porong. Karenanya, bagi Lapindo, soal tak terpasangnya “chasing” atau notulensi tahap-tahap pengeboran yang dilakukan tak relevan untuk dibicarakan.

Pasalnya, chasing itu sudah terpasang atau ternyata lalai dipasang, juga ada atau tak ada prosedur pengeboran yang terlewatkan, lumpur panas tetap saja akan muncrat dan menenggelamkan sebagian Porong. Inilah ulah alam itu. Siapa yang bisa membendungnya?

Benar, siapa kuasa membendung alam. Hanya saja, selama ini ada pula suara lain seperti yang misalnya disuarakan Rudi Rubiandini dkk, yang tak sepakat dengan iklan itu. Barangkali suara lain itu akan semakin lirih. Tapi belum tentu gaungnya tak memekakkan dan lebih dahsyat ketimbang inpres, interpelasi, atau hasil penyelidikan polisi.