semprul sontoloyo

Luar biasa Lapindo. Gara-gara uang – kekurangan pembayaran ganti rugi korban Lapindo — yang “hanya” sebesar Rp 49 milyar – saja sampai harus diecret-ecret begitu. Tak selesai-selesai. Dan yang lebih serem lagi, SBY dikabarkan marah besar karenanya.

Apa sih artinya Rp 49 milyar itu jika dibandingkan dengan kekayaan Bakrie? Mosok sih iya hanya gara-gara krisis global sekarang ini lalu mbayar segitu saja Bakrie jadi nggak bisa? Luar biasa.

Tapi mungkin SBY lebih luar biasa lagi. Pasalnya, hanya gara-gara duit yang “cuma” Rp 49 milyar itu, Presiden yang dikenal santun ini bisa marah begitu. Sampai-sampai publik pun diajak “masuk” ke rapat – yang dihadiri sejumlah menteri plus Nirwan Bakrie — agar bisa “menikmati” kemarahan itu.

Padahal, beberapa hari sebelumnya, sekalipun SBY sudah terkesan marah ke Lapindo, tapi publik hanya bisa menangkap marah itu lewat perantara menteri-menterinya. Djoko Kirmanto, misalnya, yang menurutnya, ia diperintah SBY agar memaksa Lapindo membayar kekurangan ganti rugi itu.

Tapi kali ini tak ada perantara lagi. SBY langsung, jreng, marah. Dan publik menyaksikannya. Sebagian ada yang keplok dan menyebutnya sebagai ketegasan SBY.

Kenapa SBY sampai marah begitu? Sementara ketika meneken Perpres baru (No 14/ 2007) tentang Lapindo — yg merevisi ketentuan lama – SBY tak menunjukkan tanda-tanda kemarahan? Tandatangannya biasa-biasa saja. Mulus. Lembaran Keppres yg ditandatanganinya juga tak sampai robek atau jebol karena SBY marah.

Padahal di Prepres baru itu SBY sedang menimpakan beban Lapindo ke pundak seluruh warga negeri ini. Jika semula Lapindo menanggung semua dampak lumpur, tapi lewat Perpres baru itu Lapindo dinyatakan hanya menanggung sebagian saja. Selebihnya APBN yang nanggung.

Padahal lumpur jalan terus. Wilayah di luar “peta terdampak” – menurut Perpres baru itu di luar yang ditanggung Lapindo — bisa semakin luas. Artinya, dana yang harus ditanggung APBN amat sangat mungkin akan amat jauh lebih besar Rp 49 milyar itu.

Berapa itu yang ditanggung APBN? Silakan periksa rinciannya. Dan itu sudah mulai sejak 2007. Bukan sesuatu yang aneh jika nanti APBN direvisi bukan karena asumsi-asumsinya tak sesuai dengan krisis global, tapi karena lumpur di Porong yang semakin menghebat. Dana yang semula dianggarkan jadinya nggak cukup. Lalu APBN direvisi.

Tapi begitulah. Untuk uang yang “hanya” sebesar Rp 49 milyar, SBY lalu sampai marah-marah begitu. Sementara untuk dana yang jauh lebih besar lagi SBY terlihat OK2 saja. Buktinya, ya itu tadi, tandatangannya di Perpres baru itu mulus. Perpres itu nggak robek-robek, atau setidaknya “nandes” karena tekenan SBY.

Bakrie memang harus “legowo” membayar kekurangan ganti rugi itu. Tapi SBY juga harus sabar. Jangan marah-marah begitu hanya gara-gara Rp 49 milyar. Sementara atas dana yang lebih besar — dan itu ditanggung seluruh negeri – SBY malah nggak marah. Cemberut pun mungkin nggak.

Seolah baru kemarin. Ia, berdesakan dengan tamu lain yang umumnya wartawan, khusyuk mendengarkan paparan para menteri tentang RAPBN. Tempatnya di aula Depkeu. Biasanya siang hari, 15 (atau pertengahan) Agustus, beberapa saat setelah Presiden menyampaikan RAPBN itu ke DPR.

Begitulah kebiasaan Aburizal Bakrie di jaman Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri jadi Presiden. Duduk, sesekali bertanya, juga terlihat mencatat sesuatu, lalu pulang sambil menggembol beberapa buku tentang RAPBN. Persis yang dilakukan audiens lainnya. Hampir setiap tahun selalu begitu. Dan itu baru berhenti ketika SBY jadi Presiden.

Tapi berhentinya kebiasaan Bakrie itu tak akan lama. Mungkin setelah pemilu, sekalipun SBY tetap jadi Presiden, Bakrie akan kembali lagi berdesakan, siang-siang, di aula Depkeu. Pasalnya, setelah pemilu itu ia tak ingin jadi menteri lagi. Siapa pun presidennya.

Mengapa harus setelah pemilu? Mengapa tak sekarang aja? Entahlah.

Yang jelas, beberapa jam setelah Bakrie menyatakan wegah jadi menteri lagi, Rizal Mallarangeng juga mundur sebagai Capres. Padahal sebelumnya ia masih terlihat antusias ketika bicara iklan barunya, yang katanya akan lebih dahsyat dan lebih di mana-mana ketimbang iklan sebelumnya.

Mundurnya Rizal pasti akan mengurangi suara mereka yang katanya hendak memanfaatkan fenomena Obama. Suara memelas tapi gagah – Kita harus berkata kepada para senior tersebut, we respect you, Sir and Madam. But please give some space to our new generation – mungkin tak akan terdengar lagi.

Juga tak akan lagi ada “patun berbalas patun” bak Yang Hujan Turun Lagi itu. Ketika Bill Liddle teman baiknya bilang, The time is not yours yet. You don’t have any chance whatsoever”, Rizal membalasnya dengan, If there is a will, there is a way. The “will” is here, and I am working out the “way”.

Luar biasa. Tapi semua itu tiba-tiba saja dengan begitu cepatnya menjadi “dulu”. Duyu, kata Project Pop. Itu dulu sebelum Bakrie menyatakan diri wegah jadi menteri lagi.

Siapa lagi menyusul setelah Rizal? Kabarnya, Golkar pun sekarang-sekarang ini juga lagi menghitung ulang koceknya.

Lha gimana Bakrie gak “mutung” jika semua pihak cuma mikirin kocek? Lho, emangnya Bakrie gimana? Lapindo bisa masuk APBN dan kemasan asyik buy-back saham BUMN yang boleh jadi isinya PT Bumi Resources Tbk itu apa? Hus! Kata Basiyo, “Wong urip iku bak-buk”.

Headline Kompas hari ini seperti itu mungkin karena wartawannya salah mengambil angel saja atas pernyataan Boediono. Dikabarkan Boediono meminta masyarakat mau melepas dolar-nya. Ini perlu agar cadangan devisa aman. Selain itu, masyarakat juga (sudah) untung banyak jika dolarnya dilepas sekarang.

Tapi mosok to bos otoritas moneter jadi terkesan putus asa begitu? Sudah tak adakah cara lain sampai-sampai harus meminta-minta seperti itu? Benarkah semua jurus sudah dikeluarkan dan tinggal masyarakat saja yang belum rela melepas dolar?

Atau, jangan-jangan, dengan pernyataan pilu itu, Boediono sebenarnya hendak menyatakan sesuatu yang lain? Tapi, apa ya?

Bagaimana jika dengan pernyataannya yang mengharukan itu Boediono sedang menyasar sejumlah BUMN yang bukan saja tak mau melepas dolar, tapi juga terus berburu dolar?. Memang, untuk keperluan saat ini dolar mereka cukup. Tapi mereka harus beraga-jaga untuk keperluan mendatang. Jadinya dolar terus diburu.

Lho, bukankah keperluan dolar BUMN dikontrol BI? Justru di situlah letak soalnya. Bagaimana kalau dengan pernyataan itu Boediono hendak menyatakan bahwa kontrol itu tak efektif? Atau lebih serem lagi, sekalipun sudah dikontrol, saat ini juga marak pasar gelap dolar yang jadi alternatif untuk mendapatkan dolar. Dan berapa pun harganya dibeli.

Atau, lewat pernyataan itu, Boediono sedang menawarkan solusi terkait dengan cadangan devisa yang tak lagi dianggap cukup? Akan ada langkah drastis? Rezim devisa bebas berakhir? Boediono sedang berubah? Terlebih lagi, apakah itu bukannya malah akan semakin membahayakan cadangan devisa?

Atau, untuk mengamankan devisa, selain perlu stand by loan yang sekarang sedang diburu SBY ke para mitranya di G-20, ada pula keinginan untuk mengundang kembali IMF dengan suntikan utang untuk memperkuat devisa? Taruhlah IMF masuk lagi kesini tanpa LoI. Apakah ini tak membuat SBY seakan menjilat ludahnya sendiri?

Pasalnya, SBY sudah mengusir IMF. Beberapa waktu lalu, utang negeri ini ke IMF semua sudah dilunasi oleh SBY. Padahal belum waktunya jatuh tempo. SBY dan banyak orang memaknai pelumasan itu sebagai simbol kemandirian. Lalu, di KTT Asem kemarin, SBY bilang, silakan negara lain minta bantuan ke IMF. Tapi Indonesia nggak.

Ah, moga-moga saja headline Kompas hari ini keliru. Boediono sebenarnya nggak ngomong apa-apa. Atau, kalau pun ngomong tak seperti yang dikutip Kompas.