semprul sontoloyo

“Yang kami tahu, kami telah tidak sensitif terhadap sebuah keyakinan. …..kepada sidang pembaca, dengan tulus dan rendah hati kami mohon maaf”. Begitulah akhirnya yang ditulis Tempo minggu ini sehubungan dengan sampul The Last Supper Suharto edisi sebelumnya yang banyak diprotes kalangan Kristen.

Permohonan maaf itu juga sekaligus “mengakhiri” hak individual Tempo – lewat argumen panjang lebar — untuk ikut serta perayaan pesta besar-besaran jaman ini dalam memaknai (kembali) ide/teks apapun yang terlanjur ada di pasar, termasuk pula yang berawal dari Leonardo da Vinci itu.

Tapi, namanya saja perayaan. Maka tentunya pesertanya macam-macam. Setidaknya, tak semuanya berkepala seperti Tempo. Terbukti, ada protes itu. Lebih seru lagi, kepala berbeda itu berangkat ke pesta perayaan dengan bekal suatu keyakinan yang sedikit banyak tak bisa diganggu-gugat.

Perbedaan bekal pesta itu pun adalah sah-sah saja adanya. Barangkali masih sah pula jika perbedaan itu – seperti yang ditulis di banyak buku — kemudian dilabeli sebagai pergumulan pasar terus-menerus, dengan hadiah yang bisa tergonta-gantikan siapa penerimanya sebagai pihak yang “menang” dan “ yang kalah”.

Beruntunglah Tempo cukup arif dan tak serta-merta merealisir apa yang dinubuatkan buku-buku yang bersukacita habis-habisan atas perayaan itu. Pasalnya, perayaan itu tetap mengandaikan adanya rasa hormat terhadap peserta lain, yang sama-sama memiliki hak untuk berpartisipasi.

Dan benar, seperti diakui Tempo, sensitivitas itulah kata kuncinya, tapi terlewatkan ketika memutuskan untuk mengkreasi Perjamuan Terakhir Suharto itu. Tapi, sekali lagi, harap maklum, inilah pesta perayaan besar-besaran itu. Kegembiraan terkadang memang jadi seperti itu.

Singkat kata saja. Hidup Suharto! Di dunia wadag maupun di alam baka dia akan berjaya. Siapa yang membikin jaya? Kita semua.

Maka peta masalahnya sungguh simple. Setiap kali dia dirundung masalah atau mengundang masalah maka keluarga, kroni, dan suhartois akan langsung mengukur seberapa indeks kerinduan khalayak. Hasilnya selalu positif.

Dengan momen yang sejenis para kunyuk itu juga sekalian mengkaji ulang siapa yang belum bosan jadi die harders, ingin Suharto diadili dan seterusnya. Jumlahnya ternyata semangkin berkurang.

Siapa yang salah? Justru bukan suhartois tapi orang-orang yang terjebak oleh situasi kerikuhan dan bingung menakar nilai-nilai daripada kemanusiaan, serta (tentu saja) mitos tentang demokrasi.

Siapa paling bersalah? Tentu saja para presiden penerus Suharto. Mereka selalu terjebak dalam salah tingkah sehingga mati kutu. Dari (apalagi) Habibie, Wahid, Megawati, sampai (terlebih-lebih) Susilo, ya sama saja.

Sejujur-jujurnya dan selempang-lempangnya para penerus, mereka selalu terjebak dalam asas legalitas dan pembagian kekuasaan.

Legalitas menyangkut asas praduga tak bersalah. Pemisahan kekuasaan atawa trias politica atawa separation of power menyangkut paham bahwa eksekutif tidak boleh mencampuri lembaga peradilan.

Sebetulnya itu sebuah gagasan dan mitos yang indah lagi mulia. Celakanya, dari penerus ke penerus presiden, lembaga penuntut bernama Kejaksaan Agung tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pucuk eksekutif.

Kalau pun eksekutif terlalu ngotot, bahkan menempatkan jaksa agung pilihannya sendiri, silakan menuai risiko dari pembangkangan sampai arsip hilang — bahkan ruang terbakar.

Mencoba lebih jauh dengan mengabaikan asas legalitas? Bakalan dicap sebagai diktator penerus Suharto yang abai hukum dan buta demokrasi.

Hasilnya? Ya seperti hari-hari ini. Semua orang tersandera.

Jalan keluar? Cul de sac — kecuali tiba-tiba kaum tersandera dijangkiti virus menjadi serigala. Tapi bisa saja setelah jadi serigala mereka akan saling terkam dan saling koyak.

Jangan menangis, Indonesia. Kucintai kau dengan rindu, kesal, dan sumpah serapah.