semprul sontoloyo

Kabarnya Tempo beroleh somasi lagi. Bukan Tommy Winata atau Sukanto Tanoto, tapi kali ini Aburizal Bakrie yang memperkarakannya. Gara-garanya, laporan utama Tempo edisi 17-23 November 2008 yang mengangkat gonjang-ganjing PT Bumi Resources Tbk, anak perusahaan Bakrie.

Tapi di sini, bukan soal isi laporan utama itu yang hendak disorot, melainkan nasib Tempo. Mungkin harus begitulah Tempo. Tak cuma enak dibaca dan perlu, tapi juga lucu. Bagaimana tak lucu jika kebaik-hatiannya ke Bakrie jadinya terkesan tak berbalas. Bertepuk sebelah tangan. Betapa tidak?

Sejauh ini belum pernah ada “caping”-nya Goenawan Mohamd tentang Lapindo di Tempo. Selain itu, Tempo, seperti banyak media lainnya, juga rela menerima dana Bakrie sebagai imbalan dimuatnya berkali-kali iklan “kedermawanan” Lapindo. Padahal, konon, sehubungan dengan iklan itu, Tempo hanya bermodalkan kemampuannya dalam membedakan “mana pagar mana api”.

Tapi mungkin itu belum seberapa. Bisa jadi nanti critanya begini. Somasi Bakrie bergulir ke pengadilan. Lalu ada tim peneliti dari UGM dan UI yang dibayar Bakrie. Lalu Tempo kalah. Lalu, puncaknya, Freedom Institute – atau lembaga sosial lain yang juga didanai Bakrie — menghadiahi Tempo dengan Bakrie Award untuk kategori kebebasan pers.

Di tengah krisis global begini adalah tepat jika kita rajin bersyukur. Bukan hanya karena banyak orang tak bosan-bosannya bilang indikator ekonomi dan bank kita bagus. Atau, soal antisipasi pemerintah yang terkesan rapi dan serius. Tapi, mungkin, pertama-tama, kita harus bersyukur karena ekonomi negeri ini tak dipasrahkan ke anak-anak di Tempo.

Coba Anda periksa apa yang mereka tulis di “opini redaksi”-nya itu (Tempo, 3-9 November 2008, hal. 24). Di tengah aneka desakan yang meminta SBY dkk menurunkan harga BBM (bersubsidi), Tempo malah mengusulkan agar subsidi BBM sekalian saja dicabut.

Bagi Tempo, adalah tak bijaksana jika harga BBM bersubsidi – gara-gara harga minyak dunia merosot – lalu diturunkan. Tak bijaksana pula, jika nantinya harga BBM itu dinaikkan lagi ketika harganya di pasar dunia merangkak naik. Yang bijaksana, menurut mereka, ya itu tadi, subsidi BBM dihapus saja.

Lalu, sore kemarin, masuk SMS seorang teman yang mengomentari “opini redaksi” Tempo itu. “Sebagai hamba setia neo-lib sudah sepantasnya begitu,” begitu bunyi SMS itu. Dan teman ini adalah awak Tempo yang mengaku bukan siapa-siapa. Apalagi neo-lib.

Macam-macam kepala, aneka pula suaranya, itu biasa. Biasa pula, jika lalu ada yang dominan, sementara yang lain tak dapat tempat. Jadinya, SMS teman itu kiranya cuma hendak mengabarkan, bahwa hal-hal yang biasa itu – dan terjadi di mana pun – sedang terjadi di Tempo. Dan mungkin dengan cara yang biasa sekali.

Sepertinya Yon Koeswoyo dan Sonny Jozz tak sabar menunggu Goenawan Mohamad menulis soal lumpur Lapindo di Catatan Pinggir (Caping) Tempo. Yon berencana merilis album Song of Porong. Sementara Banjir Lumpur-nya Sonny sudah beredar di pasar, lewat Seleksi Campur Sari 3 in 1 Vol 2, produksi PT Selecta Prima Sentosa.

Memang, orang bisa menyebutnya sebagai dagangan. Lebih sinis lagi: perayaan derita orang lain. Tapi yang pasti karya Yon dan Sonny itu akan menambah ramai belantara kesaksian tentang lumpur Lapindo. Selama ini, terkecuali Caping, ribuan artikel sudah menulis soal itu. Nah, Yon dan Sonny masuk lewat dengaran.

Sekiranya nanti ada novel, cerpen, puisi, tari, film atau sinetron yang mengangkat pula soal itu, maka lengkaplah sudah sejarah tentang “hilangnya sejarah” itu ditulis. Dan bisa jadi gemanya lebih luas ketimbang klaim sepihak iklan Lapindo yang beberapa waktu lalu berkali-kali dimuat di media massa, termasuk Tempo.

Mungkin pula, gema itu akan menghapus ketragisan. Tragis? Ya, tragis. Ketika soal lumpur laknat ini masuk di APBN, maka itu berarti para korban dipaksa ikut membiayai sendiri nasib tragisnya. Pasalnya, pajak yang mereka bayar, oleh negara lalu digunakan untuk menyantuni mereka sendiri.

Maka bisa dipahami jika Sonny mengeluh bukan ke negara, tapi langsung ke Gusti Allah, dalam kemasan campur sari yang dominan dang-dutnya. Mungkin ia tak mau nambah repot negara yang sudah ribet dengan soal ini akibat alam atau ulah Lapindo. Belum lagi ewuh prekewuh karena pemilik Lapindo masuk pula sebagai penyelenggara negara.

Banjir lumpur, dikirimi banjir lumpur. Banjir lumpur gawe sengsoro. Omah sawah wis dadi segoro. Aduh Gusti nyuwun ngapuro. Dosa opo sadulur-dulur kulo. Aduh Gusti kang moho agung. Mugi diparingi kekuatan.

Lama-lama bisa kayak PSSI. Kalah dan kalah lagi. Atau kayak Icuk Sugiarto, selalu kalah dari orang yang sama, Han Jian. Mosok hanya dalam hitungan bulan, di PN Jakarta Selatan, lagi-lagi Tempo kalah dari Sukanto Tanoto, konglomerat pemilik Riau Andalan Pulp and Paper dan Asian Agri itu.

Sayangnya ini bukan adu jotos. Karenanya banyak pihak yang kemudian menunjuk pada soal pencemaran nama baik, ralat, hak jawab, KUHP dan UU Pers. Dan tentu, seperti biasa, nah ini dia, kebebasan pers ikut-ikutan pula ramai ditunjuk-tunjuk.

Lalu, kebebasan pers terkesan jadi dagangan yang elok nian. Ajaib. Bisa mulur-mungkret. Bisa juga jadi sapu-jagat. Mirip hatzai artikelen. Atau bahkan mirip ”pasal 33” yang belakangan diusung banyak pihak. Terserah. Semua berhak mengartikannya atau meloncatkan berbagai hal, apa saja, ke situ.

Kurang menjemukan? Masih ada ini: Beginilah negeri ini. Atau ini: Begitulah jurnalisme ”kompor”. Begitulah jadinya kalau pengadilan bisa dibeli. Atau juga ini: Kalahnya Tempo dan tercemarnya Sukanto Tanoto adalah ongkos kebebasan pers. Waduh. Tapi, akan lebih waduh lagi jika ”tim UI & UGM” lalu mendagangkannya dan neliti lagi.

Bukan Goenawan Mohamad jika “caping”-nya di Tempo tak memikat. Tapi, jangan-jangan, justru karena setiap capingnya memikat itulah ia kemudian sejauh ini terkesan ogah mencapingkan Lapindo. Alasan persisnya mengapa tak pernah ada caping tentang Lapindo, jelas hanya Goenawan sendirilah yang tahu.

Gerai. Begitulah capingnya yang terbaru (Tempo, 21-27 Juli 2008). Ini tentang perayaan aneka parpol menjelang pemilu 2009. Baginya, perayaan itu tak menyangkut substansi. Perayaan itu sekadar sebagai kewajiban (?) ritual 4 tahunan doang. Malah, itu tak lebih sekadar pasar malam belaka.

Lalu, seperti pasar malam pada umumnya, dagangan yang ditawarkan di situ menjadi tak penting. Yang penting cuma satu. Gimana meraup konsumen banyak-banyak. Titik.

Benarkah? Seburuk itukah? Untunglah, bukan GM jika ia sama sekali tak menyisakan optimisme. Ia masih percaya bahwa baik di dalam maupun di luar parpol, ada berbagai pihak yang tetap ”serius” memikirkan kualitas dagangannya. Dagangan yang menggugat, yang diyakini, untuk sesuatu yang lebih baik.

Pertanyaannya, siapa pihak-pihak yang serius itu dan gimana kualitas gugatan dagangan mereka?

Suka tak suka, di pasar pasar malam itu, muncul sekian wajah baru. Anak-anak muda pun pating jredul. Ini mengasyikkan.

Lalu gimana kualitas gugatan dagangannya? Nah ini dia. Memang gimana detilnya belum terpapar benar. Namun, setidaknya Fadjroel Rachman (Kompas, 22 Juli 2008) sudah melansir ide-ide besar. Misalnya, (1). Nasionalisasi aset negara (telekomunikasi, migas dan tambang); (2). Penolakan pembayaran utang haram ; (3). Pajak progresif ; (4). Pengadilan Soeharto dan kroninya; (5). Pengadilan pelanggaran HAM berat.

Orang-orang seperti Dradjad Wibowo atau Rizal Ramli mungkin akan menambahkan daftar itu dengan hair cut, optimalisasi posisi strategis (geo-politis) negeri ini di rundingan bilateral dengan negara/lembaga pemberi utang, pengurangan beban bunga rekap dan berbagai isu lain yang selama ini dihindari oleh banyak pihak.

Rizal Mallarangeng, jika ia sudi meladeni Fadjroel, jelas akan menawarkan dagangan yang lain lagi sesuai dengan label ”neo-lib”-nya. Jika ini terjadi, tentunya, pasar malam ini akan semakin menarik. Tontonan jadinya bukan melulu tayang ulang sinetron SBY, Yusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri, Wiranto dan para barang bekas lainnya.

Klise dijawab klise. Maka lahirlah klise. Beginilah nasib penonton. Mereka akhirnya terpaksa berucap, ”Beri Pemerintah Kesempatan”, seperti yang ditulis Kompas (22 Mei 2008, hal 6). Koran yang mencoba menjadi bukan bebek pemerintah — tak seperti kelakuan aneh Tempo — sehubungan dengan rencana kenaikan harga BBM.

Klise memang. Apa boleh buat. Nggak pa-pa. Toh selama ini kita juga bisa maklum dan terbiasa dengan sejumlah klise lain yang kemudian terkesan menjadi mantra ajaib seperti ”sudah sesuai prosedur” itu. Tapi, adakah alternatif lain daripada klise memelas seperti yang diproduksi-ulang oleh Kompas itu?

Di satu sisi, SBY dkk — seperti bos-bos lain sebelumnya — ngotot dengan aneka argumen basi setiap kali harga minyak dunia meroket. Ini melulu APBN. Maka yang diutik-utik aneka pos di APBN. Utamanya subsidi BBM. Bukan hal-hal di luarnya. Misalnya, ”dunia gelap” terkait dengan produksi minyak kita, yang merupakan salah satu asumsi penting sebagai dasar APBN.

Tapi, di sisi lain, para penentang kenaikan harga BBM itu, juga cuma menawarkan klise yang sama-sama hanya mengutik-utik pos di APBN. Misalnya, ngemplang kewajiban bayar bunga dan cicilan obligasi ”bank rekap” dan atau utang luar negeri, yang oleh banyak pihak dianggap bisa berakibat pada sesuatu yang lebih nggegirisi lagi.

Malah, di antara para penantang itu, belakangan terdengar usulan impeachment segala. Benar, suara ini harus dimaklumi sebagai dagangan untuk pemilu yang tinggal sekedipan mata lagi. Tapi benar juga jika ada yang berpendapat, usulan itu tak hanya klise dan nggegirisi tapi juga raja tega dan konyol.

Maka, Broer nyanyi, Broer. ”Di dalam tidur/Didalam doa/Kita berjanji/Membuka pintu/Buka jendela/Bersama-sama…Tapi lihatlah, apa yang terjadi/Kita terkadang berbeda rasa/Aku begini, engkau begitu/Sama saja”.

Kali ini, suasana menjelang kenaikan harga BBM berbeda dengan sebelumnya. Tiga tahun lalu (Oktober 2005), kurs Rp, suku bunga (BI rate), dan inflasi ”jelek” banget. Tapi, kali ini ”hanya” inflasi yang jelek. Kurs Rp relatif stabil di kisaran Rp 9,200/dolarnya. Sementara BI rate ”hanya” 8.25% tak setinggi Oktober 2005 yang sebesar 10%.

Ini bisa dipakai untuk berharap SBY dkk tak akan senekat Oktober 2005. Waktu itu, sampai-sampai ada istilah G/30S/SBY segala. Pasalnya, pengumuman kenaikannya dilakukan pada 30 September 2005 tengah malam, dengan % yang gila-gilaan (rata-rata naik lebih dari 100%) pula. Padahal, beberapa bulan sebelumnya, Maret 2005, harga BBM sudah dinaikkan rata-rata 30%.

Mungkin benar, kenaikan nanti tak akan nekat. Tapi, yang pasti, kali ini, ada kenekatan lain yang sengaja diproduksi oleh SBY dkk beserta mereka yang OK harga BBM naik. Mereka ramai-ramai menggugat kaum yang mereka anggap beruntung. Mereka jadinya mirip Bang Rhoma ketika menyanyikan ”yang kaya makin kaya”, atau Bob Marley dengan Survival-nya.

How can you be sitting there/Telling me that you care/That you care?/When every time I look around/The people suffer in the suffering/In everyway, in everywhere…..I tell you what/Some people got everything/Some people got nothing/Some people got hopes and dreams/Some people got ways and means.

Yusuf Kalla, misalnya, menyebut kenaikan kali ini ala Robin Hood. ”Ini sistem Robin Hood dipakai. Ambil dari yang kaya untuk yang miskin,” katanya sembari cengengesan. Omongan ”kompor” Kalla ini persis dengan Faisal Basri. Katanya, ”Dengan menaikkan harga BBM, kita mengambil uang dari orang kaya untuk diberikan kepada si miskin”.

SBY pun berkompor-ria. Katanya, ”Saya serukan agar yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, dan yang mendapat keuntungan lebih karena naiknya harga energi dan pangan membantu rakyat dan negara. Itu baru adil. Kita tidak ingin makmur sendiri-sendiri, tetapi ingin makmur bersama-sama”.

Kompor juga melanda media. Tempo (28/4-4/5/2008, hal 22), misalnya. Hanya untuk menyatakan dukungannya pada kenaikan harga BBM, majalah ini sampai perlu-perlunya mencomot statistik yang sebetulnya tak bicara apa-apa. Kataya, ”Subsidi minyak sejatinya lebih dinikmati kaum berpunya – para pengguna kendaraan bermotor….. Kaum berduit mengkonsumsi bensin 8,2 kali lebih banyak ketimbang kelompok miskin”.

Inilah sumbu kompor itu. Subsidi BBM dianggap hanya menguntungkan para kaya. Pasalnya, merekalah yang lebih banyak mengkonsumsi BBM (bersubsidi). Padahal, sesungguhnya, si miskin pun menikmati subsidi itu. Meskipun umumnya tak langsung, jika itu diukur dengan berapa konsumsi BBM mereka.

Karenanya, menurut orang-orang semacam Mubyarto, ”Dampak negatif kenaikan harga BBM bagi para non-kaya itu bukan karena mereka mengkonsumsi BBM langsung, tetapi karena kenaikan biaya transpor bahan-bahan pokok kebutuhan mereka, yang secara langsung mendorong harga bahan-bahan pokok tersebut”.

Kemudian ada pertanyaan, bagaimana dengan aneka aksi seperti bantuan langsung, raskin dll? Bukankah ini bisa meredam dampak negatif itu dan semuanya menjadi beres? Jawabnya, mungkin. Tapi yang pasti, aneka aksi itu hanya membenarkan bahwa kompor itu jadinya terlalu berlebih-lebihan.

Tapi, begitulah kompor. Dimana-mana selalu seperti itu. Api tetap yang terpenting. Untuk merayakan kobarannya, fakta lain terpaksa harus disembunyikan. Bahwa kobaran itu bisa dipakai sebagai indikasi bahwa kali ini ada kekalutan yang lebih hebat dari sebelum-sebelumnya, mungkin ini soal lain.

Sampai sekarang saya masih merasa takjub dengan kemampuan melawak para pelawak top negeri ini. Tapi ini bukan tentang Roy Suryo, Juwono Sudarsono, atau Hendarman Supanji. Ini benar-benar soal pelawak semisal Basiyo, Joni Gudel, Gepeng, Parto atau Tukul.

Suatu kali, kepada HG Janarto, saya pernah bertanya, bagaimana pelawak top bisa sekonsisten itu dalam melawak. Apakah mereka pribadi yang penggembira? Mereka tak pernah merasa sedih, masuk angin, pusing mikirin dapur sehingga yang ada di benak mereka kesannya hanyalah bagaimana membuat orang terpingkal?

Entah apa jawaban Bung Jan waktu itu. Saya lupa. Tapi, SMS seorang teman pagi ini mengingatkan saya ke soal profesionalisme. Ini mungkin yang membuat seseorang akan berlaku sesuai profesinya tanpa peduli hal-hal lain yang kemungkinan justru bisa menganggu laku profesinya.

Intinya, maju terus pantang mundur. Mungkin begitulah Tempo. Majalah ini mengaku tetap bisa mengkritisi Lapindo, sembari tetap terus-terusan, entah sampai kapan, memasang iklan kedermawanan dan betapa tak-bersalahnya Lapindo. Simak jawaban gagah redaksinya ketika M. Ruslailang N (Balikpapan, Kaltim) mempersoalkannya:

”Sebagai media profesional, kami ingin menunjukkan bahwa Tempo menjaga betul ”pagar api” antara kepentingan bisnis dan kewajiban redaksi mencari kebenaran berdasarkan fakta. – Redaksi.” (Tempo, 3-9 Maret 2008, hal 6).

Hebat yak? Nggaklah, kata teman saya itu. Katanya, itu bukan profesionalisme, tapi nggak tahu diri. Ini persis wartawan amplop: terima amplopnya, tapi nyinyir jalan terus.

Sayangnya, teman saya itu hanya menjawab OK dan tak ngomong lebih lanjut ketika saya minta izin untuk merayakan analoginya yang asyik itu lewat postingan ini.

Barangkali, sekarang-sekarang ini, sekiranya kita tersesat di ruang angkasa, dan bertemu dengan makhluk dari planet lain yang tak paham di mana itu bumi, kita tak perlu repot-repot lagi menjelaskannya. Kita tinggal bilang saja, “Bumi itu yang ada Obama-nya itu lho”. Dijamin, ia pasti akan paham.

Betapa populernya Barrack Obama. Semuanya lewat. The Beatles, Mick Jaegger, Kurt Cobain, Fernando Torres, Didi Kempot, busway gombal, rencana nekat kenaikan harga BBM dan listrik, crita Achmad Dhani yang selalu jelek-jelek tentang Maia dll, lewat semua.

Tak cuma warga kota kecil pinggir pantai di Jepang itu yang gembira namanya sama dengan calon presiden AS itu. Tapi Ufuk Press pun ikut-ikutan nderek bingah pula. Bukunya yang semestinya cukup dijuduli “Menerjang Harapan”, masih ditambahi dengan “Dari Jakarta (Menuju Gedung Putih)” segala.

Goenawan Mohamad menggambarkan dengan indah kepopuleran Obama. Di “caping”nya – yang sejauh ini belum pernah mengangkat drama Lapindo — itu ia (Tempo, 25/2/2008) menulis, “Obama akan nyaris sempurna seandainya ia bisa jadi perempuan, kemarin, atau besok. Sebab bahkan sekarang pun ia sudah merupakan satu sosok yang unik: ia persilangan (pelbagai) identitas”.

Begitulah kebahagiaan dan harapan akan lahirnya sesuatu yang baru. Ia tak akan menyusut ketika dibagi. Malah makin besar. Apalagi ini tentang Amerika yang semakin tak semanak, dan tak mempan lagi disanak seperti plang-plang di kampung itu, “Ngebut Tonyo”.

Ketika kita di luar kehilangan akal, maka satu-satunya harapan adalah munculnya seseorang yang akan mengubahnya dari dalam. Tapi ini tentunya tak sama persis dengan harapan kita terhadap para politikus di sini. Sekalipun mereka juga bertekad hendak merubah “dari dalam”.

Mungkin benar, hidup bagai air. Dibendung di sini, keluar di sana. Cari jalan lain. Bahkan ketika bendungan itu lenyap tak serta-merta jalan lain itu lalu ditinggalkan. Setidaknya kenangan buruknya masih kuat terpatri di benak.

Kenangan itu melanda cik Hwa-hwa ketika kemarin sore ia masuk Karawang. Di jalan protokol kota kecil itu ada kemacetan luar biasa. Tumpah ruah. Arakan “cina”, barongsai dan naga. “Tepekong”, “dewa uang” dan entah apalagi. Drumband dan perkusi. Angpau. Cap Go Meh. Imlek. Hari terakhir Gong Xi Fat Chai.

Di saat-saat seperti itu, perempuan itu ingat Gus Dur, pendobrak “bendungan” itu. Tapi, ia juga sewot dengan kemacetan itu. Hura-hura yang selalu membuatnya kebelet pipis. Suatu hal yang tak bisa ia lakukan di dalam mobil. “Gila! Macet!. …. Rumahmu masih jauh?”, teriaknya di ujung telepon.

Ia juga kangen ke-2 anak perempuannya. Penghangat rumah yang tiba-tiba saja ia lempar ke suatu tempat yang ia sendiri – juga suaminya, papa-mamanya, dan bahkan keluarga besarnya – belum pernah ke sana. Satu di Perth. Satunya lagi di Sydney. Dua kota yang jauhnya tak selemperan batu dari Pluit rumahnya.

Menyesalkah ia memaksa ke-2 anaknya itu sekolah di sana? Entahlah. Yang pasti, itu terjadi sebelum kiprah Gus Dur. Ketika itu Jakarta barusan diporak-porandakan. Siapa bertanggung jawab, sampai kini tak juga jelas. Tapi ia tak begitu ambil peduli.

Ia hanya ingat, bahwa bagaimana pun mereka adalah anak-anaknya. Dan ia adalah seorang ibu. Cuma itu. Ia tak menyesal tak sempat bercerita pada anaknya, sejak kapan, mengapa dan untuk apa “bendungan” itu ada.

Ia berharap, seperti yang juga diharapkan papa-mamanya, sekolah-lah yang mestinya menjawabnya. Tapi sampai dengan ketika pasukan keamanan malah di tarik dari Jakarta yang sedang membara di Mei 1998 itu, ia yakin, para guru pun tak bisa memberi jawaban yang memuaskan.

Selain uang dan doa, entah sudah berapa buku tentang Gus Dur yang ia kirim ke anak-anaknya. Ada juga Tempo edisi “mata menangis”, dan buku tebal Benny G Setiono, “Tionghoa dalam Pusaran Politik”, yang belakangan bisa di-download itu.