semprul sontoloyo

Sepertinya Yon Koeswoyo dan Sonny Jozz tak sabar menunggu Goenawan Mohamad menulis soal lumpur Lapindo di Catatan Pinggir (Caping) Tempo. Yon berencana merilis album Song of Porong. Sementara Banjir Lumpur-nya Sonny sudah beredar di pasar, lewat Seleksi Campur Sari 3 in 1 Vol 2, produksi PT Selecta Prima Sentosa.

Memang, orang bisa menyebutnya sebagai dagangan. Lebih sinis lagi: perayaan derita orang lain. Tapi yang pasti karya Yon dan Sonny itu akan menambah ramai belantara kesaksian tentang lumpur Lapindo. Selama ini, terkecuali Caping, ribuan artikel sudah menulis soal itu. Nah, Yon dan Sonny masuk lewat dengaran.

Sekiranya nanti ada novel, cerpen, puisi, tari, film atau sinetron yang mengangkat pula soal itu, maka lengkaplah sudah sejarah tentang “hilangnya sejarah” itu ditulis. Dan bisa jadi gemanya lebih luas ketimbang klaim sepihak iklan Lapindo yang beberapa waktu lalu berkali-kali dimuat di media massa, termasuk Tempo.

Mungkin pula, gema itu akan menghapus ketragisan. Tragis? Ya, tragis. Ketika soal lumpur laknat ini masuk di APBN, maka itu berarti para korban dipaksa ikut membiayai sendiri nasib tragisnya. Pasalnya, pajak yang mereka bayar, oleh negara lalu digunakan untuk menyantuni mereka sendiri.

Maka bisa dipahami jika Sonny mengeluh bukan ke negara, tapi langsung ke Gusti Allah, dalam kemasan campur sari yang dominan dang-dutnya. Mungkin ia tak mau nambah repot negara yang sudah ribet dengan soal ini akibat alam atau ulah Lapindo. Belum lagi ewuh prekewuh karena pemilik Lapindo masuk pula sebagai penyelenggara negara.

Banjir lumpur, dikirimi banjir lumpur. Banjir lumpur gawe sengsoro. Omah sawah wis dadi segoro. Aduh Gusti nyuwun ngapuro. Dosa opo sadulur-dulur kulo. Aduh Gusti kang moho agung. Mugi diparingi kekuatan.

Lama-lama bisa kayak PSSI. Kalah dan kalah lagi. Atau kayak Icuk Sugiarto, selalu kalah dari orang yang sama, Han Jian. Mosok hanya dalam hitungan bulan, di PN Jakarta Selatan, lagi-lagi Tempo kalah dari Sukanto Tanoto, konglomerat pemilik Riau Andalan Pulp and Paper dan Asian Agri itu.

Sayangnya ini bukan adu jotos. Karenanya banyak pihak yang kemudian menunjuk pada soal pencemaran nama baik, ralat, hak jawab, KUHP dan UU Pers. Dan tentu, seperti biasa, nah ini dia, kebebasan pers ikut-ikutan pula ramai ditunjuk-tunjuk.

Lalu, kebebasan pers terkesan jadi dagangan yang elok nian. Ajaib. Bisa mulur-mungkret. Bisa juga jadi sapu-jagat. Mirip hatzai artikelen. Atau bahkan mirip ”pasal 33” yang belakangan diusung banyak pihak. Terserah. Semua berhak mengartikannya atau meloncatkan berbagai hal, apa saja, ke situ.

Kurang menjemukan? Masih ada ini: Beginilah negeri ini. Atau ini: Begitulah jurnalisme ”kompor”. Begitulah jadinya kalau pengadilan bisa dibeli. Atau juga ini: Kalahnya Tempo dan tercemarnya Sukanto Tanoto adalah ongkos kebebasan pers. Waduh. Tapi, akan lebih waduh lagi jika ”tim UI & UGM” lalu mendagangkannya dan neliti lagi.

Bukan Goenawan Mohamad jika “caping”-nya di Tempo tak memikat. Tapi, jangan-jangan, justru karena setiap capingnya memikat itulah ia kemudian sejauh ini terkesan ogah mencapingkan Lapindo. Alasan persisnya mengapa tak pernah ada caping tentang Lapindo, jelas hanya Goenawan sendirilah yang tahu.

Gerai. Begitulah capingnya yang terbaru (Tempo, 21-27 Juli 2008). Ini tentang perayaan aneka parpol menjelang pemilu 2009. Baginya, perayaan itu tak menyangkut substansi. Perayaan itu sekadar sebagai kewajiban (?) ritual 4 tahunan doang. Malah, itu tak lebih sekadar pasar malam belaka.

Lalu, seperti pasar malam pada umumnya, dagangan yang ditawarkan di situ menjadi tak penting. Yang penting cuma satu. Gimana meraup konsumen banyak-banyak. Titik.

Benarkah? Seburuk itukah? Untunglah, bukan GM jika ia sama sekali tak menyisakan optimisme. Ia masih percaya bahwa baik di dalam maupun di luar parpol, ada berbagai pihak yang tetap ”serius” memikirkan kualitas dagangannya. Dagangan yang menggugat, yang diyakini, untuk sesuatu yang lebih baik.

Pertanyaannya, siapa pihak-pihak yang serius itu dan gimana kualitas gugatan dagangan mereka?

Suka tak suka, di pasar pasar malam itu, muncul sekian wajah baru. Anak-anak muda pun pating jredul. Ini mengasyikkan.

Lalu gimana kualitas gugatan dagangannya? Nah ini dia. Memang gimana detilnya belum terpapar benar. Namun, setidaknya Fadjroel Rachman (Kompas, 22 Juli 2008) sudah melansir ide-ide besar. Misalnya, (1). Nasionalisasi aset negara (telekomunikasi, migas dan tambang); (2). Penolakan pembayaran utang haram ; (3). Pajak progresif ; (4). Pengadilan Soeharto dan kroninya; (5). Pengadilan pelanggaran HAM berat.

Orang-orang seperti Dradjad Wibowo atau Rizal Ramli mungkin akan menambahkan daftar itu dengan hair cut, optimalisasi posisi strategis (geo-politis) negeri ini di rundingan bilateral dengan negara/lembaga pemberi utang, pengurangan beban bunga rekap dan berbagai isu lain yang selama ini dihindari oleh banyak pihak.

Rizal Mallarangeng, jika ia sudi meladeni Fadjroel, jelas akan menawarkan dagangan yang lain lagi sesuai dengan label ”neo-lib”-nya. Jika ini terjadi, tentunya, pasar malam ini akan semakin menarik. Tontonan jadinya bukan melulu tayang ulang sinetron SBY, Yusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri, Wiranto dan para barang bekas lainnya.