semprul sontoloyo

Di toko CD jarang ada yang seperti ini. Konsumen dibiarkan mengamati barang dagangan yang ada di situ tanpa “direcoki” penjaga toko. Barangkali inilah bedanya toko CD dan “toko” burung. Manuk (bhs Jawa). Di toko manuk, bukan penjaga yang ngoceh, tapi dagangannya sendiri yang langsung bicara ke konsumen.

Jadinya, kalau dilihat dari niatnya untuk tak mengganggu konsumen, toko manuk tampaknya lebih beradab. Disitu, konsentrasi konsumen ke dagangan lebih terjamin. Sementara pedagangnya sendiri lebih mirip “regulator”. Praktis ia “hanya” menyediakan tempat dan pasang bandrol. Selebihnya terserah konsumen.

Di kawasan Pondok Gede, mungkin Mas Bardji bisa disebut sebagai salah satu contohnya. Dan tokonya, tak jauh dari per3an Bojong itu, laris manis. Lewat penerapan ketat prinsip regulator, di situ ada kenyamanan, yang seolah bisa mengusir rasa watir akan “flu burung”. Di sebelah-sebelahnya memang banyak toko lain yang jauh lebih besar. Tapi soal laris, sejauh ini, belum ada yang bisa ngalahin tokonya Bardji.

Barangkali ini bisa jadi pelajaran bagi Yusuf Kalla dan Sofyan Djalil. Gimana berperan sebagai regulator yang baik. Pasalnya, belakangan, ke-2nya tak ubahnya pedagang CD. Ngrecokin, bahkan ngarah-arahin konsumen, untuk membeli dagangannya.

Kalau memang manuknya perusahaannya Aburizal Bakrie bagus, tak usah disuruh-suruh, maka BUMN pasti akan mau beli Bumi Resources Tbk.

Ditinjau dari pasar istilah, negeri ini adalah negeri yang tegas. Zakelijk. Betapa tidak? Di sini, maling ya maling. Tak kurang, tak lebih. Tak pernah ada istilah bagi maling yang budiman. Jadinya, kalau ada maling yang ternyata oleh konsumen istilah di sini dianggap budiman, kita mesti memakai istilah impor: Robin Hood.

Di sekitar kenaikan harga BBM bersubsidi beberapa waktu lalu, Robin Hood itu banyak aksinya. ”Ini sistem Robin Hood dipakai. Ambil dari yang kaya untuk yang miskin,” kata Yusuf Kalla. Faisal Basri juga bilang begitu. ”Dengan menaikkan harga BBM, kita mengambil uang dari orang kaya untuk diberikan kepada si miskin”.

Tapi, saat ini, pasti para Robin Hood itu sedang kehilangan kerjaan. Bukannya nafsu merampoknya hilang, tapi karena memang tak ada lagi yang mesti dirampok. Jika di sana ada dalang kehilangan cerita, ini mungkin rampok kehilangan barang jarahan. Atau, tepatnya, rampok kehilangan panggung.

Kemarin, menurut para Robin Hood itu, karena harga minyak dunia tinggi, maka dana subsidi BBM (di APBN) melambung pula. Ini bahaya. Selain itu, mereka juga beranggapan, dana subsidi itu hanya menguntungkan orang kaya. Mereka punya data. Data itu menunjukkan, volume pemakaian BBM bersubsidi orang kaya jauh lebih besar ketimbang orang miskin.

Lalu, seperti diketahui, subsidi BBM itupun dipotong. Caranya, harga BBM bersubsidi dinaikkan. Potongan itulah, menurut Robin Hood itu, yang diambil dari orang kaya dan kemudian diberikan pada orang miskin.

Tapi belakangan, gara-gara krisis keuangan global yang dipicu AS, harga minyak dunia terus-menerus merosot. Bahkan saat ini jauh lebih rendah ketimbang asumsi yang dipatok pemerintah. Padahal, selama ini, subsidi BBM ada (hanya) karena asumsi pemerintah yang lebih rendah dari harga minyak dunia.

Ini berarti saat ini sebenarnya tak ada lagi subsidi BBM. Lha apanya yang mau disubsidi, wong subsidi itu terjadi gara-gara asumsi harga pemerintah lebih rendah ketimbang harga minyak dunia. Lalu, karena tak ada subsidi berarti saat ini tak ada lagi yang bisa dirampok.

Luar biasa yak krisis global ini. Rampok aja jadi nganggur.

Mungkin, di Cikeas dulu itu, selain kontrak politik yang mesti diteken, kepada para calon menteri itu SBY juga mengajukan 1 pertanyaan penting. Hanya jika mereka menjawab “bisa”, maka jadilah mereka menteri SBY. Pertanyaan itu adalah, “Apakah Saudara bisa kerjasama dengan Aburizal Bakrie?”.

Lalu, terbukti, Yusuf Anwar ternyata bohong. Ini menteri keuangan pertama SBY. Ia menjawab “bisa”, tapi kemudian berantem dengan Bakrie (waktu itu Menko Perekonomian). Gara-garanya, pajak ekspor (BE) batubara. Yusuf waktu itu bikin aturan, PE batubara 5%.

Bakrie – yang juga bisnis batubara – menolak. Alasannya, karena waktu itu barusan ada kenaikan harga BBM, maka pengusaha jangan dibebani pajak macam-macam. Ia kemudian menyarankan, PE sebesar itu baru berlaku jika harga batubara di pasaran dunia mencapai US$ 50/tonnya. Apa komentar Yusuf?

“Sampai kodok berbulu pun harga batubara tak akan sampai US$ 50/tonnya. Bilang saja tak mau bayar pajak!”.

Dan Yusuf pun didepak SBY. Sementara Bakrie “hanya” digeser jadi Menko Kesra. Sri Mulyani, yang semula KaBappenas, masuk menggantikan Yusuf. Posisi Menko Perekonomian bekas Bakrie diisi Boediono.

Sri Mulyani juga hampir terbukti bohong. Gara-garanya, Bakrie ingin Lapindo ditanggung APBN. Tapi Sri menolak. Bagi Sri, Lapindo – milik Bakrie – hanya bisa masuk APBN jika SBY merubah Inpres tentang siapa yang menanggung biaya dampak lumpur. Lalu Inpres dirubah. Bakrie “hanya” menanggung kawasan lama, APBN kawasan baru.

Bapepam semula pun pusing dengan ulah Bakrie. Pasalnya, Bakrie ingin menjual Lapindo. Bapepam menolak. Alasannya, jika dijual, siapa yang akan menanggung biaya dampak lumpur? Pasalnya, di Inpres lama dinyatakan, semua ditanggung Lapindo. Tapi persoalan lalu beres setelah SBY merubah Inpres. Kawasan lama Bakrie, kawasan baru APBN, seperti tersebut di atas.

Selesai urusan Lapindp, kini Sri berantem lagi dengan Bakrie. Gara-garanya, buy-back saham BUMN. Ada uang APBN sekian trilyun yang bisa dipakai buy-back. Intinya, saham dibeli dengan harga tertentu agar harganya tak semakin melorot. Pasang badan. Masalahnya, saham apa yang dibeli?

Bakrie ingin saham perusahaannya saja yang dibeli. Tapi, Bapepam men-suspens saham Bakrie. Alasannya, rencana bisnisnya – untuk menutup kerugian akibat krisis global — gak jelas. Sri pun ogah memakai uang APBN untuk membeli Bakrie. Bakrie mangkel dan minta bantuan Yusuf Kalla.

Lalu Kalla bilang, perusahaan Bakrie itu aset yang perlu diselamatkan. Sofyan Djalil (Meneg BUMN) sedikit banyak juga OK jika disuruh beli saham Bakrie. Tapi Sri tetap ngotot. Ia usul, beli atau tak beli saham, mau Bakrie atau bukan, yang penting terlebih dulu harus lewat penilaian lembaga independen.

Untuk sementara, usulan Sri itulah yang kelihatannya dipakai SBY. Lalu, “Presiden percaya kepada Ibu Ani. Itu sebabnya beliau diberi kepercayaan menjadi Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian”, kata Andi Mallarangeng Jubir SBY (Kompas, 28 Oktober, hal.17).

Andi juga membantah ada desakan di kabinet agar Sri didepak. “Tidak benar itu. Kabinet tetap solid. Tidak akan ada perombakan kabinet sampai akhir pemerintahan,” katanya. Andi memang banyak tahu. Karenanya, kita tak usah nanya langsung ke Kalla atau Bakrie, siapa yang minta Sri out dari kabinet.